Solusi Swasembada Pangan Untuk Jokowi dan Menteri Pertanian

Sampah Mendukung Swasembada Pangan dan Energi_dok.Asrul

Pengantar : “Target Swasembada Pangan” kami sebagai penggiat dan pemerhati sampah dan lingkungan hidup, merasa sangatlah penting untuk disikapi, Apalagi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman telah mencanangkan Kabupaten Bone sebagai percontohan pangan di Indonesia. Kenapa saya katakan penting??? Secara pribadi kebetulan saya dan Pak Amran berasal dari daerah kelahiran yang sama yaitu Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (sebuah kabupaten yang berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan, 174 Km dari Kota Makassar), merasa terpanggil untuk mendukung dan mengkritisi masalah ini.

Kami sangat mendukung semangat Saudaraku Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian untuk mensukseskan Nawacitanya Jokowi-JK, namun pula sangatlah saya wanti-wanti, karena swasembada pangan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Kita tidak bisa bicara swasembada pangan tanpa didahulukan kerangka utuh yang sinergitas. Perlu transformasi ekonomi dan sosial. Swasembada pangan sangat penting, tetapi ada beberapa syarat pendukung yang perlu dibenahi supaya produksi pertanian itu berkelanjutan (sustainable). Upaya peningkatan produksi pangan harus dibarengi dengan pembenahan sektor perdagangan, pembangunan, dan konstruksi atau home-industri pasca panen.

Akselerasi Swasembada Pangan

Hebat.. Jokowi Tanam Padi_dok.Asrul

Pada era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini (2014-2019), akselerasi swasembada pangan sedang digalakkan. Target pemerintah dalam jangka tiga tahun, swasembada itu dicapai (2017). Katanya???. Refocusing pun berencana dilakukan itu dibagi dalam tiga komoditas, yakni padi, jagung, dan kedelai dengan memperbaiki sistem irigasi tentunya, distribusi bibit dan pupuk, penyuluhan, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Diakui bersama bahwa potensi produksi komoditas pangan di Indonesia cukup besar, akan tetapi potensi tersebut selama ini belum dieksplorasi secara optimal sehingga sampai saat ini Indonesia masih mengalami ketergantungan pada bahan pangan impor.

Dilain sisi akan terjadi pasar bebas ASEAN (pasar terbuka) ahir tahun 2015 atau disebut pula Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mau tak mau harus diterima. Maka, penyiapan pangan berdaya saing menjadi harga mati agar produk pangan lokal tidak menjadi penonton di negeri sendiri  menghadapi produk bangsa asing. Prioritas pembangunan pangan perlu dilakukan. Agar, semangat petani pangan dalam negeri tak redup di tengah banjir produk pangan murah dari negara Asia Tenggara.

Refocusing untuk meningkatkan produksi padi mencapai 73,4 juta ton gabah kering, jagung sekitar 20 juta ton, dan kedelai 1,2 juta ton. "Swasembada pangan harusnya meningkatkan produktivitas juga daya saing.

Khusus komoditas padi dan jagung, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan produksi lima persen dari 2014. Sedangkan, kedelai ditargetkan naik hingga 90 persen. Rinciannya, target produksi padi pada 2015 ditetapkan sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG). Target produksi itu naik 2,79 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2014 yang diprediksi sebesar 70,61 juta ton GKG.  Produksi tahun 2015 ditargetkan sebesar 20,9 juta ton pipilan jagung kering. Artinya, direncanakan terjadi peningkatan jumlah sebanyak 1,77 juta ton dari tahun ini yang diperkirakan mencapai 19,13 juta ton pipilan kering. Selain itu, target produksi kedelai tahun depan ditetapkan naik sebanyak 1,78 juta ton biji kedelai kering atau naik 860 ribu ton dari tahun ini yang diperkirakan mencapai 921.340 ton biji kering.

Untuk peningkatan produktivitas padi, pemerintah melakukan perbaikan satu juta hektare irigasi tersier selama satu tahun (2015). Selain itu, akan disalurkan juga subsidi benih sebanyak 25 ribu ton serta penyaluran subsidi pupuk untuk satu juta hektare (ha) dan penambahan traktor serta transplanter hingga 6.700 unit.

Komoditas jagung dan kedelai, akan dilakukan perluasan areal lahan. Untuk jagung, Kementan menyiapkan program penyaluran benih hibrida serta perbaikan distribusi dan transportasi dari sentra produksi ke pabrik pakan ternak. Pada komuditas kedelai, dinamika tanamnya lebih tinggi karena sangat tergantung pada padi dan jagung. Apabila produktivitas jagung dan padi naik, kedelai pasti turun. Oleh karenanya, lahan-lahan yang tidak cocok untuk padi dan jagung pemerintah harus mengoptimalkan untuk kedelai, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Jokowi-JK cq Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Penambahan luas tanam untuk komoditas kedelai akan dilakukan secara bertahap. Pada 2013 luas tanam mencapai 600 ribu hektare, sedangkan 2014 luas tanam mencapai 644 ribu hektare. Kementan menargetkan 2015 luas tanam bisa bertambah menjadi 815 ribu hektare sehingga produksi kedelai bisa mencapai 1,2 juta ton.

Pupuk Organik dan Swasembada Pangan

Swasembada Pangan Harus didukung oleh Sampah_dok.Asrul

Dari sekian banyak faktor pendukung suksesnya “Target Swasembada Pangan” ini, saya sedikit menyoroti tentang kesiapan atau aplikasi PeraturanMenteri (Permen) Pertanian RI Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi, untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, lebih khusus “Target subsidi 1 (satu) juta ton pupuk organik”.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman (2015) menargetkan Subsidi Pupuk Organik sejuta ton. Target ini sepertinya berat untuk dipenuhi dan berpotensi GAGAL tanpa mengandalkan Sampah Kota atau Sampah Rumah Tangga menjadi Bahan Baku utama produksi pupuk organik. Tahun-tahun sebelumnya saja tidak pernah berhasil memenuhi target. Contoh tahun 2013 saja Target 700 ribu ton dan tersuplier hanya sekitar 370 ribu ton. 

Mentan Amran Sulaiman harus belajar dari kegagalan ini. Paling pas "Cabut Subsidi dan Konversi APPO berbasis Sampah". Saya duga bahwa sepertinya bawahan Pak Amran tidak memberi informasi dan data akurat yang benar kepada Pak Menteri tentang kegagalan ini. Terjadi informasi ke Pak Menteri yang sifatnya “ABS”. Hati-hati disini Pak Menteri, saya ragukan akan tersandung pada masalah kecil ini. Bukan Traktor Tangan yang menjadi masalah di petani, tapi kelangkaan pupuk dan paradigma tentang pupuk organik pada petani yang tidak beres, karena penyuluh pertanian tidak mengerti pula tentang pupuk organik yang sebenarnya.

Bagaimana kalau sejuta ton ??? bila pola atau metode produksi pupuk organik tidak dirubah, mustahil tercapai. Dalam beberapa diskusi, seminar dan pertemuan formal dan infomal selalu saya usulkan dan sekarang saya usulkan buat Pak Jokowi, Pak JK, Pak Menteri Pertanian serta terkait lainnya: 

1. Cabut subsidi pupuk organik lalu konversi ke subsidi sarana pengolahan pupuk organik (APPO) berbasis sampah, serahkan kepada petani untuk memproduksi sendiri kebutuhan pupuk organiknya, beri kepercayaan itu pada masyarakat tani (mereka faham itu)  
2. Hentikan produksi pupuk organik melalui BUMN Pupuk Indonesia, BUMN ini tidak laik  memproduksi pupuk organik (bukan ahlinya, kecuali pupuk kimia silakan produksi sendiri), karena BUMN ini mensubkontrak pula kepada perusahaan-perusahaan produksi pupuk organik yang tidak profesional, BUMN tersebut hanya menyiapkan kemasan saja tanpa quality control yang bertanggung jawab, ini fakta di lapangan, sehingga pupuk organik yang dihasilkan oleh BUMN pupuk tersebut tidak sesuai dengan SNI Pupuk Organik Indonesia. Coba Pak Menteri Pertanian atau Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengaudit (investigasi) atas kebenaran informasi saya ini. 
3. Sebaiknya Menteri Pertanian selain traktor juga sebaiknya mensubsidi Sapi atau Kerbau kepada petani, ini akan menunjang produksi pupuk organik dan energi baru terbarukan di tingkat petani. 
4. Menteri Pertanian harus sinergi dengan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Lingkungan Hidup untuk secara bersama menjalankan dengan serius UU.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, PP.81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Permendagri 33 Tahun 2010 Teantang Pedoman Pengelolaan Sampah. Bila regulasi ini dilaksanakan dengan sinergitas, maka pupuk organik akan terpenuhi dan sangat mampu melebihi target sejuta ton tersebut. 
5. Segera Pak Jokowi canangkan Indonesia Go Organik – Visi misi Jokowi-JK Hal 37 – gerakan ini akan menunjang target swasembada pangan, namun pelaksanaannya jangan setengah hati dan koruptif.

Program Terencana dan Berkelanjutan

Presiden Jokowi memang bersahaya_Dok.Asrul

Diharapkan pemerintah agar pandai membaca situasi (harapan dan tantangannya). Komoditas pangan Indonesia itu tidak diproduksi oleh pemerintah atau perusahaan resmi milik negara, tetapi didominasi oleh petani kecil yang berjumlah kurang lebih empat juta orang. Namun, sistem penyuluhan pertanian yang seharusnya didapatkan para petani tersebut porak poranda. "Jadi, yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada bukan hanya perbaikan sarana-prasarana fisik yang bisa dibeli, dibangun, dan diperbaiki pemerintah, tapi juga menyangkut kesiapan manusianya untuk bekerja dengan prinsip sinergi, harmoni, dan simplicity.

Kemandirian pangan, memang harus dicapai dengan cara menekan impor dan membangun kemampuan produksi pangan Indonesia  menuju swasembada. Namun, langkah yang dibangun mesti strategis dan terencana agar berkelanjutan dan tidak memboroskan uang negara. Jangan sampai swasembada tidak konsisten. Misalnya, jika tahun ini swasembada, tahun berikutnya impor lagi, wah bisa gawat kalau begini????

Swasembada Total

Padi dan Irigasi Harga Mati_dok.Asrul

Indonesia perlu berswasembada pangan secara keseluruhan, bukan berswasembada komoditas. Dalam pencapaiannya pemerintah tak mesti terburu-buru. Lebih baik dikerjakan dengan terencana dan strategis, utamanya menyangkut investasi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusianya, khususnya kepada penyuluh pertanian dan melibatkan praktisi secara total.

Agar program swasembada pangan tak jadi sekadar wacana dan janji politik, pemerintah perlu mencanangkan program jangka pendek berupa peningkatan infrastruktur irigasi, jalan desa, dan transportasi antarpulau yang diharapkan dapat segera dikerjakan secepatnya, sebagaimana janji Presiden Jokowi saat kampanye pilpres yang lalu. Di samping itu, penting dilakukan penegakan aturan lahan pangan berkelanjutan sesuai dengan tingkat kebutuhan pangan nasional. Tujuannya agar lahan pangan tidak terus menyusut oleh bangunan-bangunan atau perumahan yang tak terbatas.

Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, perlu dilakukan riset penemuan varietas lokal unggulan dan kemudahan investasi untuk industri perbenihan. Dengan keragaman kondisi lingkungan yang beragam, ia menambahkan, perlu ditumbuhkan varietas yang lebih sesuai dengan kondisi daerah masing-masing (kearifan lokal) serta pupuk organik diproduksi sendiri oleh petani berbasis teknologi tepat guna.

Selain itu, perlu juga didorong tumbuhnya industri pengolahan produk primer pertanian dan penciptaan nilai tambah di pedesaan. Adapun yang tak kalah penting, yakni pengembangan jasa konsultan (akan menjadi partner pemerintah daerah untuk meluruskan perencanaan pembangunan) atau penyuluh pertanian profesional agar para petani semakin terdidik dan berdaya guna (mandiri), jangan dibiarkan petani itu tidur dan terlena oleh bujuk rayu janji-janji politik belaka.

Kesimpulan:  Sedikit mengingatkan bahwa Jokowi-JK melalui Menteri Pertanian haruslah melihat swasembada dari sisi ekonomi bukan pangan atau pertanian.....? Ini sangatlah berat karena harus merobohkan tembok “ego sektoral” yang sangat kencang di republik ini.

Setidaknya ada empat hipotesis terkait swasembada pangan dipandang dari sisi ekonomi yang menjadi tantangan bagi kita semuanya, yakni apakah swasembada dapat mengendalikan inflasi, dapat meningkatkan pendapatan petani, mengurangi risiko ketidakpastian dan politik yang mempengaruhi ekonomi, di mana Indonesia sepertinya “tidak” mau impor, hanya menginginkan ekspor....hehehehe. Bagaimana kita mau anti terhadap impor, yang namanya berdagang itu ada jual dan beli. Bila kita anti impor dan negara yang mau membeli produk dari negara kita menolak barang dari kita, apa bisa ekspor kita. Maka Pak Amran harus perhatikan ini dengan baik. Khususnya Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, harus mengingatkan para menteri, gubernur dan bupati/walikota bahwa pekerjaan semua ini bukan pekerjaan individual atau satu atau dua komunitas saja, tapi pekerjaan atau keberhasilan dan kegagalan bersama (kolegial), artinya hilangkan ego sektoral.

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya, tetapi semakin lama semakin defisit. Contohnya, sebelum perang dunia, Indonesia merupakan eksportir gula nomor dua di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia berubah menjadi negara importir. Tidak hanya gula yang diimpor, tetapi beras, jagung, kedelai bahkan garam. Sungguh terperosok bangsa ini. Tentu ada yang salah pada kita. Negara kita memiliki kelimpahan sumber daya, tetapi semakin lama semakin defisit.

Baca dan Download: Peraturan Menteri (Permen) Pertanian RI No.130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi, untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. Klik di SINI.

Berita sekaitan baca di Kompas.Com atau Kompasiana klik dibawah ini:

Solusi Swasembada Pangan untuk Presiden dan MenteriPertanian

Jakarta, 15 April 2015

Best regards,

H. Asrul Hoesein
08119772131 - 081287783331
Owner TrashGoogleBlogs
Print this page