Presiden Segera Moratorium Adipura, Hanya Pembohongan Publik

Contoh pembohongan pengelolaan sampah di Bandung (dok-asrul)

Jakarta --- Tanggapan Untuk Berita Ratu Sampah sekaligus Meminta Presiden Jokowi untuk Moratorium Adipura

Pada Link:  Sri Bebassari, Ratu Sampah Dibalik Lahirnya UU Pengelolaan Sampah di Indonesia

------》
[Beda Pendapat dan Sikap] Maaf Bu Sri...Kita atau Indonesia tidak bijak berbangga karena sudah punya UU.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Bahkan mungkin paradoks #malu. Ada patron berupa UU tapi pemerintah sendiri bingung sikapi sampah. Ingat UU Persampahan Indonesia sudah berusia 9 Tahun, pemerintah (stakeholder) masih tidak mau menjalankan UU dengan benar. Sampai kapan begini ? Sampai kapan koruptif ?

Read More...

Presiden Jokowi Segera Moratorium Adipura

Ilustrasi Moratorium Piala Adipura [dok_Asrul]

Program Adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak 1986 kemudian terhenti pada tahun 1998. Pada tahun 2002 Program Adipura ini kembali dicanangkan oleh pemerintah dan berlangsung sampai sekarang. Meraih Piala Adipura sudah menjadi semacam harapan sekaligus kewajiban setiap bupati dan walikota, dan kesan keberhasilan seorang kepala pemerintahan di nilai apakah kepala daerah tersebut dapat memboyong piala yang bergengsi tersebut dari Istana Presiden menuju kantor pemerintahan setempat. Paradigma ini pula harus dirubah oleh pemerintah kabupaten dan kota, jangan hanya fokus untuk mendapatkan hadiahnya, tapi melupakan substansi dan makna diadakannya penilaian ini, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, artinya ada pengelolaan secara berkelanjutan (sustainable). 

Read More...

Bahaya Membakar Sampah

Bakar Sampah Dengan Incenerator [dok_Asrul]

Sampah memang unik. Mengapa? Karena dengan sampah kita bersahabat dan dengan sampah pula kita bisa berseteru. Demikian pula dengan kebiasaan membakar sampah yang masih menjadi kebiasaan banyak orang. Selain cepat, cara ini juga dianggap hemat untuk mengurangi sampah atau benda yang ingin dihilangkan. Padahal cara tersebut memiliki sejumlah bahaya bagi manusia maupun lingkungan.

Read More...

Ditunda Penerima Adipura Tahun 2015.

Ditunda Pengumuman Adipura 2015_dok.Asrul

Tulisan ini kami turunkan dengan harapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Tim Penilai Adipura, agar ekstra hati-hati dan introsfeksi diri menentukan pilihannya dalam Piala Adipura ini. Lebih baik ditunda sekalian satu tahun dari pada memberi penilaian yang semu. Harap hati-hati, jangan sampai terulang kasus Walikota Bekasi. Masyarakat  mungkin masih ingat, bagaimana terungkapnya kasus suap kepada Panitia atau Penilai Adipura yang dilakukan oleh Walikota Bekasi agar dapat meraih Piala Adipura tahun 2010. Petiklah hikmah dari penundaan ini. Kepada kab/kota yang tadinya sudah terpilih, tetaplah berbenah dengan cara yang bijak dan bertanggungjawab.

Read More...

Kota Peraih Adipura Tahun 2014

 

Jokowi dan Truk Angkut Sampah_asrul_Jakarta

Daftar kota peraih Adipura tahun 2014 secara resmi telah diumumkan. Dan masing-masing kota/kabupaten telah menerima langsung penganugerahan adipura yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Boediono, di Istana Wapres, Kamis, 5 Juni 2014 kemarin. Penetapan dan pengumuman kota peraih Adipura ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup 2014 di Indonesia.

Read More...

Apa Itu Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata

Jakarta - Senin (10/6/2013),
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Sekarang menjadi Presiden RI 2014-2019)
menerima penghargaan Adipura.
Dirinya pun tidak menyangka kalau Jakarta
bisa memperoleh penghargaan
di bidang kebersihan itu_Asrul

Penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup di Indonesia terdiri atas kalpataru, adipura, dan adiwiyata. Ketiga jenis penghargaan tersebut diberikan setiap tahun sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup di Indonesia. Meskipun sama-sama diberikan sebagai apresiasi terhadap kepedulian pada lingkungan hidup, antara kalpataru, adipura, dan adiwiyata memiliki perbedaan.

Read More...

Kota Malang : Sayembara Desain RTH 2015

Kota Malang : Sayembara Desain RTH 

Pengantar RedaksiAHD (Jakarta: 24/4/15) – Sengaja kami posting berita "Kota Malang" ini, itu merupakan bukti apresiasi kami sebagai pemerhati dan pengelola Lingkungan dan Persampahan di Indonesia (pengelolaan berbasis komunal orientasi ekonomi, dengan mengedepankan teknologi pengelolaan sampah dan lingkungan berbasis komunal berorientasi ekonomi - Kelola Sampah Tanpa TPA). Terlebih kami bermaksud menyebarluaskan ide-ide cemerlang seperti dari Kota Malang ini “sangat perlu” diapresiasi dan dilaksanakan oleh pemda Kab/Kota lain di seluruh Indonesia.

Read More...

Kunjungan Kerja Menteri Lingkungan Hidup di Menado

Kementerian Lingkungan Hidup – Manado, 23 November 2012. Selama dua hari (22-23 November 2012) Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunjungan kerja ke Manado dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. MenLH mengawali kunjungan kerja dengan ikut meresmikan kebun organik Gereja Solafide Minahasa bersama Gubernur.

Read More...

Jokowi Harus Batalkan Proyek Sampah Jakarta

Proses pembangunan pengolahan sampah ITF Sunter tersebut, sebaiknya dibatalkan saja. (ini saja pemprov. DKI Jakarta telah membatalkan lelang beauty contest tempat pengolahan sampah ITF Sunter yang sedianya lelang dilakukan hari ini, Jumat, 7 September 2012, tapi persyaratan peserta tidak lengkap). Proyek tersebut sangat menelan biaya (investasi), walau pembangunannya di invest oleh perusahaan, tapi dalam pengelolaan nantinya akan menyerap dan APBD yang sangat besar dalam hitungan perton sampah yang terkelola, yaitu RP .400.000/ton. Lucunya ini proyek, biaya pengelolaan dibayar oleh pemda dan kembali listriknya dibeli oleh masyarakat nantinya melalui pemerintah. Coba dianalisa kebenaran dari proyek ITF ini, sangat membingunkan? 

Read More...

Stop Sampah ke TPA, Desain Kota Tanpa TPA

Komposisi sampah di Indonesia, merujuk pada data statistik rata-rata 74 % berupa sampah organik dan sisanya berupa kain, logam, plastik, styrofoam, dan aneka sisa kemasan, atas inisiatif swadaya atau karena tuntutan ekonomi, telah memberi peluang pada pelaku usaha daur ulang (recycle) dan produsen produk guna ulang (reuse). Di berbagai pelosok kota akan ditemukan kelompok masyarakat mendaur ulang sisa material kemasan kopi instan, permen, pasta gigi, menjadi tas tangan, sandal dan barang baru lainnya yang bisa bernilai ekonomi dan laku dijual. Atau, terdapat juga komunitas yang mengolah sampah organik menjadikannya kompos, dan banyak diantaranya yang lebih modern menggunakan  mesin rotary kiln dan lebih lanjut menggunakan komposnya sebagai media tumbuh jamur kompos (jamur kancing, jamur tiram dan champignon).

Read More...

Kelola Sampah Jakarta Berbasis Komunal, Kado Untuk Jokowi-Ahok (2)

Mengelola sampah sebenarnya bukan hanya tugas dari pemerintah c/q Dinas Kebersihan saja. Tapi juga kewajiban warga Jakarta sebagai produsen sampah terbesar. Sampah selalu saja jadi persoalan pelik yang dihadapi kota besar dengan penduduk yang banyak, layaknya Jakarta. Pengelolaan yang buruk menyebabkan sampah menjadi pemicu masalah baru seperti banjir akibat saluran air atau sungai dan kali yang mampet. Munculnya berbagai penyakit, hingga masalah yang menyangkut estetika, pemandangan dan bau yang tak sedap.

Read More...

Sayembara Konsep Kelola Sampah Jakarta, Kado Untuk Jokowi-Ahok (1)

Gubernur DKI. Jakarta (2012-2017) terpilih versi Quick Count Ir.Joko Widodo (Jokowi ) yang saat ini masih menjabat Walikota Solo, pada pidatonya saat menutup masa kampanye pilkada putaran kedua (september 2012), Jokowi kembali menegaskan bahwa dia bersama Ir.Basuki Tjahaja Purnama, MM (Ahok) sebagai wakilnya, akan konsisten menjadi pelayan warga Jakarta. Jokowi-Ahok akan melaksanakan strategi baru (paradox pemerintahan lama) yaitu akan bekerja memulai dari kampung dalam menuju Jakarta Baru.

Read More...

Indonesia Butuh Badan Persampahan Nasional

Tulisan atau opini saya ini awalnya berjudul "Indonesia Butuh Kementerian Persampahan" pada saat saya posting di Kompasiana dan GreenWeb Indonesia.(14 September 2012), tapi setelah ditanggapi teman-teman khususnya dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (by shar offline) dalam  membicarakan program yang saya usulkan ke Kemeng.LH tentang pengelolaan sampah yaitu "Optimalisasi Fungsi TPS" berbasis komunal orientasi ekonomi, beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian LH dan TMII Jakarta, sahabat-sahabat tersebut apresiatif, namun dalam diskusi ahir, disimpulkan bahwa cukup dengan "badan" saja, sudah dapat bersinergi antar kementerian/lembaga (K/L). Maka coba saya ganti judul tersebut menjadi "Indonesia Butuh Badan Persampahan Nasional", isinya tidak berubah, yang pasti substansinya masuklah........ Okey sekedar pengantar "copas tulisan sendiri" dibawah ini:

Read More...

Salut Kepada Kemeneg.Lingkungan Hidup

Beberapa tulisan atau saran dan kritik saya sebelum dan sementara penilaian Adipura 2011 yang lalu, saya banyak mengkritisi tatakelola pelaksanaan pemberian penghargaan Piala Adipura, terkhusus dalam menilai kab/kota yang menjadi peserta yang banyak bermasalah (subyektif dalam penilaian atau banyak pengaturan yang terjadi). Termasuk yang terjadi pada beberapa kasus yang terjadi kemarin yang sempat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhamdulillah saya “salut dan angkat topi” kepada Kemeneg.Lingkungan Hidup terkhusus para Tim “Eksekusi” Adipura 2011 yang kerjanya bisa dipastikan "professional dan obyektif" pada penilaian tahun 2011 ini. Sebenarnya para “tim penilai” ini yang perlu pula diberi penghargaan tersendiri oleh Preseiden “SBY” RI. Tolong Pak SBY, diberi penghargaan kepada mereka itu, ini dapat memotivasi kerja-kerja tim selanjutnya, agar tetap selalu obyektif dan professional. Bravo buat tim penilai (Tim Kemeneg Linkungan Hidup bersama Kantor Kemeneg Ecoregion diseluruh Indonesia).

Read More...

Daftar Kota Penerima Piala Adipura 2011

Vicky Lumentut (Walikota Manado) dan Piala Adipura 2011_asrul

Dalam daftar kota penerima piala Adipura 2011 sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengalami penurunan jumlah yang sangat tajam (melebihi 50%). Jika pada tahun 2010 peraih penghargaan (anugerah) Adipura mencapai 140 kota maka pada tahun 2011 ini penerima penghargaan piala adipura hanya 63 kota/kabupaten, dengan rincian sebagai berikut: 1) Kategori Kota Metropolitan; 2 Kota,  2) Kategori Kota Besar 2 Kota, 3) Kategori Kota Sedang, 17 Kota 4) Kategori Kota Kecil; 42 Kota. 

Read More...

Undang-undang Tentang Sampah di Indonesia dan Piala Adipura

Hapus dan Hentikan Bila Tidak Mau Jujur, Kasian Uang Rakyat_dok.Rul

Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (english version)
UU_no18_th2008_ttg_pengelolaan_sampah (english version).pdf

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (versi bhs Indonesia)
UU_no18_th2008_ttg_pengelolaan_sampah.pdf

Peraturan Menteri Negara LH nomor 14 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
permen_no14_th2006_ttg_pedoman_pelaksaan_program_adipura.pdf

Undang-Undang dan/atau Aturan (permen,dll) yang melekat pada pelaksanaan Adipura "Sangat Bagus" dan "Pro Rakyat" tapi aplikasinya "Sangat Minim" sepertinya Terjadi Kebohongan Publik.....Contoh Kasus Kota Bekasi..... Solusinya, adalah moral dan Segera pemerintah kab/kota berbenah dengan merevisi perda sampah yang mengacu pada UU.No.18/2008 dan UU.No.32/2009 serta peraturan lainnya dan libatkan unsur ahli (perguruan tinggi/LSM-NGO/mitra perusahaan teknologi persampahan, khususnya sampah organik) dalam penilaian... Kalau tidak eksistensi Adipura akan keluar dari substansinya. Mari berbenah demi mengantisipasi perubahan iklim (Stop Global Warming).

Jangan Cuma Mengharap Legalitas Bangun Tugu_dok.Rul

Read More...

Program Unggulan Mendukung Partisifasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.

Pola Perencanaan Partisipasi_dok.Rul

By: H.Asrul Hoesein (GIH Foundation)

Tulisan ini lanjutan dari tulisan sebelumnya berjudul “Menyoal Penilaian Adipura”. Dan tulisan dengan judul “Piala Adipura: Saran dan Solusi untuk Kemeneg.LH dan Pemda Kab/Kota”. Maka penulis mencoba memberi masukan kepada pemerintah kab/kota di Indonesia agar serius mengatasi masalah sampah ini. Karena tidak ada jalan lain dalam pengelolaan sampah ini, kecuali memutus rantai distribusi sampah dari TPS ke TPA, dengan jalan melakukan oftimalisasi fungsi TPS,

Program pengelolaan insfrastruktur dibidang persampahan bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, meningkatnya jumlah sampah terangkut dan terkelola serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (environmental friendly) meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta, meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan dan minimasi sampah program 3R, meningkatnya pemanfaatan teknologi pengelolaan persampahan

Model Sinkronisasi Tugas Lembaga Pengelola Kebersihan_dok.Rul

Read More...

Piala Adipura: Saran dan Solusi untuk Kemeneg.LH dan Pemda Kab/Kota.

Apa Cuma Mengharap Tugu_dok.Rul

by: H.Asrul Hoesein (GIH Foundation)

Tulisan ini lanjutan dari tulisan sebelumnya berjudul “Menyoal Penilaian Adipura”. Soal eksistensi dari event adipura ini, semua harus menjadi perhatian serius segenap pemangku kepentingan (stakeholders) terkhusus pemerintah kab/kota, dan lebih khusus lagi Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi penggerak utama (pelaksana dan penilai) event ini, termasuk pula masyarakat harus mengerti dan sedikit kritis tentang hal ini. Jangan mau dibohongi terus oleh aktivitas pemerintah yang tidak tepat di lapangan itu. Sebenarnya maksud event ini bagus, tapi pengelolanya yang tidak mau atau menyimpang dari sasaran tersebut. Maka ke depan diharap pemda Kab/Kota menyadari semua ini dan sekaligus mengadakan perobahan, demi tercapainya maksud dan tujuan diselenggarakannya penilaian ini. Bukan hanya fokus atau cita-cita ambisi dapat piala (sehingga menghalalkan segala cara) untuk selanjutnya beramai-ramai membangun Patung Adipura di wilayahnya masing-masing. Kasian duit rakyat. Coba kombain eksistensi adipura dengan ketahanan pangan Indonesia dengan pembangunan Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste), mungkin akan lebih bijak dan mulia (efektif dan efisien) menuju pembangunanpertanian organik, karena sekitar 70-80% sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair. Namun pengomposannya melalui cara yang benar sesuai SNI Pupuk Organik Indonesia.

Sedikit saya beri saran dan solusi demi perbaikan dalam menyikapi masalah ini al:

Read More...

Menyoal Penilaian Adipura dan Saran Kepada Kemeneg.LH dan Kab/Kota di Indonesia

Hierarki pengelolaan sampah Kota_dok.Rul

By: H.Asrul Hoesein_GIH Foundation

Tulisan ini termotivasi tautan/foto Agus Wandy di FB Klik di SINI, untuk sedikit memberi koreksi dan solusi kepada pemda. Kab/Kota atau kepada Tim Penilai Adipura (Kemeneg.Lingkungan Hidup) dan juga sesuai survei lapangan dari GIH Foundation di Indonesia (Posko Hijau) yang selama ini banyak menginisiasi konsep dan teknologi pengelolaan sampah di Indonesia berbasis komunal dan regionalisasi pengelolaan sampah kota. Ya sagatlah sedih melihat fenomena pengomposan (pengadaan sanara dan prasarana) yang dilakukan pemerintah selama ini khususnya Pemda. Kab.Bone, Prov.Sulawesi Selatan, dan pula termasuk beberapa kab/kota di Indonesia, hampir semua tidak layak menerima penghargaan Piala Adipura tersebut, kalau Piagam Adipura ya bolehlah sebagai motivasi awal atas kemauan mengelola sampah kota.

Read More...

Catatan Penilaian Piala Adipura 2011

oleh: H.Asrul Hoesein

(Direktur Eksekutif GIH Foundation)

Menyikapi salah satu program pemerintah c/q Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tentang penilaian kebersihan terhadap kab/kota di Indonesia yang dilaksanakan setiap tahunnya, penghargaan dari pemerintah; ada berupa piagam dan piala, yang disebut Adipura.

Sesuai fakta, pantauan langsung saya (melalui timwork GIH Foundation) di lapangan, hampir semua kab/kota yang mengikuti dan terkhusus yang sempat memperoleh Piagam atau Piala Adipura. Ironis karena hanya semata mengejar pialanya lalu masing-masing mendirikan tugu adipura di wilayahnya. Ini semua tidak mencapai target atas substansi akan eksistensi Piala Adipura itu sendiri.

Pertanyaannya; Kenapa sampai substansi program ini tidak sustainable? Alasan makronya (inti), lagi-lagi cuma klasik adalah tidak adanya keadilan dari semua lini mengelola negeri ini. Lalu Apa alasan mikronya? Adalah tidak adanya “nilai ekonomis” yang diberikan pemerintah dalam (menyertai) penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebersihan lingkungan. Tidak ada penanaman kemandirian. Karena bila ada nilai ekonomi didalam kegiatan ini maka tentu di”hilir”nya akan tercipta entrepreneur-entrepreneur di masyarakat (akan berdampak sustainable). Begitu pula tidak ada penciptaan “government entrepreneurship” terhadap birokrasi yang terlibat. Jadi di hulunya sudah sejak dini tertanam mental korupsi, maka pasti program “Piala Adipura” ini tidak punya “roh” dan akan sia-sia serta hancur dan tidak sustainable. Seharusnya event seperti Piala Adipura ini berorientasi program bukan berorientasi proyek. Itu harga mati kalau hendak sustainable sebuah program. Sehebat bagaimanapun program itu, pastilah hancur kalau orientasinya proyek.

Read More...