KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENATAAN RUANG

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

oleh: Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek

Wilayah Jabodetabekjur merupakan kawasan perkotaan dengan dinamika dan muatan persoalan serta kegiatan tertinggi di Indonesia. Sehingga sudah seharusnya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang belakangan ini nampak mengalami tekanan lingkungan (environmental stress) yang sangat tinggi.

Terdiri dari 11 wilayah administrasi otonom, yang tediri dari 3 Provinsi serta 8 Kabupaten/Kota. Dengan rentang variabel fisik dari topografi rendah (pesisir) sampai dataran tinggi (perbukitan) yang terhampar dalam satu region. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di salah satu wilayah jelas berpengaruh dan dipengaruhi oleh wilayah lain, sebagai satu kesatuan ekosistem. Mengingat kondisi ini, maka diperlukan pengelolaan yang integratif antar wilayah tersebut. Sehingga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpun-jur) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.

Secara definisi, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, disebutkan, kawasan Jabodetabekjur merupakan suatu Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya penataan ruangnya secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 (Perpres nomor 54/2008) tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Pola Kerjasama Antar daerah

Kerjasama antardaerah menjadi salah satu pendekatan utama dalam Penataan Ruang Wilayah/Kawasan serta pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, dan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah dan sektor, serta berperan dalam mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta pelestarian lingkungan hidup.

Kerjasama antardaerah juga merupakan perangkat untuk menjaga ekosistem antar wilayah guna kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama antardaerah dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik yang bersifat lintas batas dan/atau persoalan yang sulit untuk ditanggulangi sendiri, misalnya dalam persoalan prasarana wilayah.

Beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengatur mengenai kerjasama antardaerah, yaitu :

1.   UU NO 32/2004 tentang PEMERINTAHAN DAERAH, Kerjasama Antar Daerah diatur lebih jelas & tegas dalam BAB IX Pasal 195 – 197,

2.   UU NO 26/2007 tentang PENATAAN RUANG, Kerjasama Antar Daerah diamanatkan dalam Pasal 47 (ayat 1) dan Pasal 54 (ayat 1)

3.    PP 50/2007 tentang Tatacara Kerjasama daerah

      Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerjasama.

•      Badan kerjasama tersebut bukan perangkat daerah.

•      Dibentuk dengan keputusan bersama kepala daerah.

4.   Permendagri No 69/2007 tentang Kerjasama Wilayah Perkotaan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan, pelaksanaan kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga dapat dibentuk dengan badan kerjasama sesuai kebutuhan. Badan kerjasama dipimpin oleh Kepala Daerah secara bergiliran dari masing-masing daerah yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.

Bentuk dan mekanisme kerjasama antar Daerah, antara lain:

• Kerjasama Antar Daerah yang berdekatan, sifatnya wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
• Kerjasama Antar Daerah yang tidak berdekatan, dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situsional dilakukan dalam rangka pengembangan potensi dan komoditi unggulan dari masing-masing daerah yang bekerjasama;
• Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga,

5.    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.

1. Bab I Bagian kedua pasal 1 ayat (1) huruf a

2. Bab I Bagian kedua pasal 2 ayat (2) huruf a dan b

3. Bab II Bagian kedua pasal 8 huruf a

4. Bab VII Bagian pertama pasal 64

5. Bab VII Bagian ketiga pasal 66 ayat (4)

Implementasi Kerjasama Antardaerah di Jabodetabekjur

Derasnya pembangunan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, menyebabkan terjadinya peluapan (spillover) perkembangan kota ke wilayah di sekitarnya, sehingga terjadilah berbagai alih fungsi peruntukan di kota-kota sekitar Jakarta. Sementara itu, belum ada perencanaan terpadu di kawasan sekitar Jakarta, yang didasarkan kepada satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi. Sehingga, diperlukan pemahaman untuk mengelola bersama dalam kerangka kerjasama antardaerah yang telah ditetapkan mekanisme dan sistemnya oleh peraturan yang berlaku.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta Kabupaten dan Kota di Bodetabekjur harus duduk bersama dan menyamakan persepsi serta tujuan bersama mengenai pentingnya Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional ini. Ego dan kepentingan-kepentingan kedaerahan yang berbenturan dengan Peraturan ini, harus dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar. Perpres nomor 54/2008 bukan untuk kepentingan satu wilayah saja, melainkan kepentingan bersama daerah di Wilayah Jabodetabekjur dan kepentingan nasional pada umumnya.

Perpres nomor 54/2008, secara jelas mengatur dan mendorong keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan. Selanjutnya untuk mengkoordinasikan kebijakan kerjasama antardaerah serta melaksanakan pembinaan yang terkait dengan kepentingan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota di kawasan Jabodetabekpunjur dilakukan dan/atau difasilitasi oleh badan kerjasama antardaerah.

Untuk menterpadukan pemanfaatan ruang yang optimal di kawasan Jabodetabekjur yang terdiri dari 3 Pemerintah Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Ini perlu, agar para pelaku pembangunan memiliki sudut pandang yang sama terhadap permasalahan yang ada dan menetapkan skala prioritas pembangunan yang setara.

Peran Badan Kerjasama Pembangunan

Manajemen tata ruang Jabodetabekjur yang terpadu harus dapat diwujudkan, agar masalah-masalah pelik Kawasan Jabodetabekjur, seperti banjir, penyediaan air bersih, permukiman, penanganan sampah, penataan transportasi, perekonomian, sosial budaya dan lain-lain, dapat diatasi bersama. Apalagi kerjasama antardaerah di wilayah Jabotabek sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1976. Namun dengan semakin berkembangnya pembangunan, kelembagaan kerjasama antardaerah yang ada, dirasakan kurang optimal.

Pada saat ini kelembagaan yang sudah terbentuk adalah Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur, yang dibentuk berdasarkan Keputusan bersama Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta nomor D.IV-3201/d/11/1976/Pem-121/SK/1976) tanggal 14 mei 1976, berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/34/16-282 tanggal 26 Agustus 1976, yang ditempatkan pada kedudukan ganda. Pada Pemerintah daeeah yang bekerjasama, badan ini melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) masalah seluruh aspek Jabotabek. Pada hubungan dengan Pemerintah Pusat, badan ini menjadi representasi daerah yang bekerjasama dalam melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat mengenai seluruh aspek pembangunan Jabodetabekjur.

Masalah yang dihadapi BKSP Jabodetabekjur sebagai lembaga kerjasama selama ini, adalah sebagai berikut :

• Belum siapnya pemerintah dalam merencanakan dan membiayai program yang integral antar wilayah,
• Belum terciptanya interkoneksitas yang kuat antar daerah dalam hal pengelolaan kota,
• Belum adanya kesamaan persepsi, kepentingan dan prioritas bersama mengenai pentingnya penanganan Wilayah Jabodetabekjur sebagai Kawasan Strategis Nasional,
• Kurangnya koordinasi yang terbina antara institusi pemerintah, masyarakat loKal dan wasta di wilayah Jabodetabekjur,
• Belum siapnya kapasitas SDM dalam kelembagaan pemerintah untuk koordinasi dan kerjasama antar wilayah,
• Belum tercapainya kesetaraan perangkat daerah dalam kerjasama antar wilayah,
• Perlunya optimalisasi peran BKSP Jabddetabekpunjur dalam kerjasama antar wilayah,
• Perlunya instrumen RTRW & RPJM Kawasan Jabodetabekpunjur,
• Perlunya dukungan Dana Alokasi Khusus  (DAK) dari APBN untuk menopang kerjasama pembangunan wilayah BODETABEKPUNJUR,

Solusi Yang DIharapkan

Lembaga yang menangani kawasan Jabodetabekjur diharapkan dapat menjalankan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi secara optimal, dan menjadi representasi daerah dalam melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, mencakup seluruh aspek pembangunan yang dikerjasamakan di Wilayah Jabodetabekjur. Pada kedudukan yang horizontal, lembaga ini harus memiliki otoritas yang mengikat pihak-pihak yang bekerjasama untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat.

 

SUMBER :

1.  Ringkasan eksekutif penyusunan Road Map for capacity building BKSP Jabodetabekjur

2.  Prerentasi Direktorat Fasilitasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri pada acara

     RapatTeknis Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekjur, di Bogor tanggal 4 Desember 2008

3.  Naskah akademis revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur.

Ref: Buleting Tata Ruang 

Topik Terkait [Related Post]