Sayembara Konsep Kelola Sampah Jakarta, Kado Untuk Jokowi-Ahok (1)

Gubernur DKI. Jakarta (2012-2017) terpilih versi Quick Count Ir.Joko Widodo (Jokowi ) yang saat ini masih menjabat Walikota Solo, pada pidatonya saat menutup masa kampanye pilkada putaran kedua (september 2012), Jokowi kembali menegaskan bahwa dia bersama Ir.Basuki Tjahaja Purnama, MM (Ahok) sebagai wakilnya, akan konsisten menjadi pelayan warga Jakarta. Jokowi-Ahok akan melaksanakan strategi baru (paradox pemerintahan lama) yaitu akan bekerja memulai dari kampung dalam menuju Jakarta Baru.

Berdasarkan strategi dan filosofi Jokowi-Ahok tsb yaitu “melayani” bukan “dilayani”, maka kami mencoba memberi usulan cerdas pula dalam mengelola sampah. Bagaimana sampah dikelola dari kampung (rumah tangga) yang sering atau kurang memperhatikan sampahnya, dengan mengolahnya menjadi manfaat. Juga masyarakat merasa dilibatkan dalam pengelolaan sampah tersebut, yang selama ini “mungkin” dikesampingkan, akhirnya menjadi masalah yang berkepanjangan.

Sayembara Versi Solo

Sekedar catatan buat Mas Jokowi bahwa, dalam pengelolaan sampah di Jakarta coba didahului dengan “Sayembara Konsep Kelola Sampah” sebagaimana yang pernah dilaksanakan tahun 2011 di Surakarta Solo, yaitu sayembara pengolahan sampah di TPA Putri Cempo (Solo) yang kapasitasnya mencapai 260 ton per hari. Sampah tersebut harus dapat diolah menjadi kompos (pupuk organik), gas serta energi listrik. Selain itu, proses pengolahan sampah tersebut harus menguntungkan bagi investor serta Pemerintah Kota Surakarta, pesertanya dibatasi hanya perusahaan.

Sayembara Versi Jakarta

Namun sayembara untuk Jakarta sedikit berbeda, karena memang volume sampah di Solo sangat jauh berbeda dengan Jakarta yang mencapai 6.500 ton/hari, yaitu pesertanya dari kelompok masyarakat (agar terbuka peran serta atau ide masyarakat) dan tidak dibatasi pesertanya hanya warga Jakarta, tapi terbuka peluang untuk seluruh Indonesia, dimana Jakarta sebagai ibukota negara RI. Substansi konsep sayembaranya sama yaitu bahwa sampah tersebut harus dapat diolah menjadi kompos, gas serta energi listrik berbasis masyarakat orientasi ekonomi.

Berbeda pula sayembara Solo dan Jakarta adalah pada program tersebut harus menguntungkan masyarakat, bukan hanya investor dan pemerintah (sebagaimana sayembara di Solo). Konsep itu nantinya menjadi dasar teknis dalam melakukan atau memanaje pekerjaan (investasi) pengolahan sampah di Jakarta, baik itu di Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) dalam mengoptimalisasi fungsi TPS sebagaimana UU. No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah maupun pengelolaan di Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA).

Sumber Sampah Jakarta

Sampah menjadi masalah tersendiri yang sangat signifikan di Jakarta selain masalah macet, banjir, dlsb. Wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari; Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Pulau Seribu, yang produksi sampahnya (sampah domestik dan kawasan industri) itu mencapai 6.500 ton/hari.

Setiap hari produksi sampah yang dihasilkan warga Jakarta mencapai 6.500 ton atau setara dengan 28 ribu meter kubik. Jika diasumsikan penduduk Jakarta berjumlah 10 juta orang, maka setiap warga Ibukota menghasilkan sampah sekitar 0,65 kg setiap hari. Sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga: 54%, disusul sampah dari perkantoran (15%), pasar tradisional (10%), industri (15%), dan fasilitas umum seperti taman kota, sungai dan jalan (2%). Hingga kini dalam mengelola sampah, Itu sebabnya kemudian sungai-sungai dan saluran air di Ibukota jadi alternatif untuk membuang sampah.

Kenaikan volume sampah itu di antaranya berasal dari pedagang kaki lima (PKL) musiman. Saat ini jumlah truk sampah milik pemerintah DKI Jakarta dan swasta yang tersedia sekitar 1.100 kendaraan. Jumlah sumber daya manusia sekitar 4.600 petugas kebersihan. “Jumlah rit pengangkutan sampah bertambah dari 1 rit jadi 2 rit,“ sebagian besar sampah-sampah itu dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Yang dikirim ke Bantargebang hanya 5.500 ton. Sementara biayanya (Tiping Fee) Rp. 107.000/ton. Sementara 300-500 ton dibuang ke pengolahan sampah di Cakung-Cilincing. Dan 400 ton lainnya dikelola dengan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di wilayah masing-masing, namun belum berkelanjutan (sustainable), karena tidak berorientasi ekonomi.

Dalam mengantisipasi sampah atau pengelolaan sampah, sebenarnya bukanlah mengelolanya di Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA), secanggih apapun peralatan yang dipergunakan, itu tidak akan menuai hasil seiring besarnya investasi dengan produksi sampah setiap hari oleh masyarakat umum serta kawasan industri/pasar/apartemen/rusun/mal/kuliner/perumahan, dll. yang bertebaran di wilayah Jakarta dan wilayah kota penyanggah lainnya seperti Kota Bekasi, Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dll.

Masalah sampah ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi-Ahok ke depan, setidaknya ini harus masuk pembahasan di Program 100 hari. Karena juga seiring dengan program yang dilempar pasangan ini pada saat kampanye yang lalu salah satunya adalah “Normalisasi total Kali di Jakarta” dari 7 program andalan yang menjadi jualan pasangan Jokowi-Ahok…..Insya Allah, BISA. Amin

Jakarta, 24 September 2012

repost by; Asrul_Kompasiana
GIH Foundation Indonesia untuk shar (fb) klik di SINI

Tulisan sekaitan:
1. Indonesia Butuh Kementerian Persampahan
2. Sampah Jakarta Kado Untuk Jokowi-Ahok (2)
3. Jakarta Punya Masterplan Pengelolaan Sampah Sampai-2032
4. Program Jokowi untuk Jakarta Baru
5. Pendekatan Strategi Cerdas Jokowi Untuk Membangun Jakarta
6. Program Jakarta Baru


Best regards,

Owner TrashGoogleBlogs
Print this page

Topik Terkait [Related Post]