Apa Fungsi dan Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Indonesia [dok_Asrul]

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat.

Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi serta Keanggotaan BPKN.

Read More...

Asrul Bersama Menteri Muda Lingkungan Hidup Belanda Sharon Dijksma

Asrul dan Sharon Dijksma Menteri Muda Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda pada acara "From Discussion Trash to Treasure" di Hotel Fairmont Senayan 23 November 2016 [dok_Asrul]

Bersama  Menteri Muda Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Sharon Dijksma (mantan Menteri Pertanian Belanda) pada acara "From Discussion Trash to Treasure" (sehubungan dengan permasalahan sampah di Indonesia dan Belanda dan penanggulangannya).

Read More...

Bahaya Membakar Sampah

Bakar Sampah Dengan Incenerator [dok_Asrul]

Sampah memang unik. Mengapa? Karena dengan sampah kita bersahabat dan dengan sampah pula kita bisa berseteru. Demikian pula dengan kebiasaan membakar sampah yang masih menjadi kebiasaan banyak orang. Selain cepat, cara ini juga dianggap hemat untuk mengurangi sampah atau benda yang ingin dihilangkan. Padahal cara tersebut memiliki sejumlah bahaya bagi manusia maupun lingkungan.

Read More...

Ada Apa Dibalik Kebijakan Kantong Plastik Berbayar ?

Simulasi Uji Coba 1 KPB oleh Green Indonesia Foundation [dok_Asrul]

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar (KPB) sangat dinilai merugikan masyarakat konsumen dan menguntungkan sepihak pengusaha ritel di seluruh Indonesia. H. Asrul Hoesein selaku pemerhati sampah di Indonesia telah mengoreksi dan memberi solusi serta meminta kepada pemerintah cq: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr. Siti Nurbaya Bakar yang diberi tembusan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menko Bidang Ekonomi, Menko Bidang Maritim serta Ketua Ombudsman RI, untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta menfollow up Kebijakan Kantong Plastik Berbayar yang mulai diberlakukan bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal, bulan dan tahun yang tidak ditentukan secara pasti, itupun hanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3-KLHK) Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih yang menurut informasi berlaku sampai dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan tentang Kantong Plastik Berbayar atau Kantong Plastik Tidak Gratis ini. 

Read More...

Catatan Ahir Tahun 2016 Menuju 2017

Bismillah.... Detik 2016 Menuju 2017 [dok_Asrul]

Beberapa jam, menit dan detik lagi tahun 2016 Masehi akan berganti menjadi detik pertama tahun 2017 Masehi. Sebagai umat beragama (Islam) tidak ada yang pantas terucap kecuali dengan "Rasa Syukur kepada Allah Azza Wa Jalla" karena masih sempat menghirup udara segar di bumi Indonesia (Jakarta) ini dengan baik dan sehat, semoga keluarga, sahabat, teman baik seagama maupu tidak se iman mendapat pula keberkahan dari Allah Swt. Aamin. Sehingga malam 31 Desember 2016 ini banyak-banyak berdoa dan introspeksi diri (muhasabah) agar Indonesia dan dunia ini damai dan sejahtera... Aamin Yra. Semoga

Mengisi penghujung tahun 2016 ini dan sebagai bukti syukur kepada Allah Swt, saya menposting tulisan ini dengan maksud "introspeksi" diri, agar hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Insya Allah.

Read More...

Deklarasi Stockholm (Bahasa Indonesia)

Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten

Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia
Konferensi PBB mengenai Lingkungan Manusia, melaksanakan pertemuan di Stockholm pada 5-16 Juni 1972, mempertimbangkan perlunya suatu pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk mengilhami dan membimbing seluruh manusia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia ,

Read More...

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Dukung Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik

SiaranPers

Untuk disiarkan segera

  

Jakarta  (13/01). Petisi  #pay4plastic  yang  digencarkan  Gerakan  Indonesia  Diet  Kantong Plastik  (GIDKP)  sejak  tahun  2013  akhirnya  mendapat  tanggapan  positif  dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dengan dikeluarkannya surat edaran  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Pengelolaan  Sampah,  Limbah, dan  Bahan  Beracun Berbahaya nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern.

Read More...

Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Surat Edaran: Nomor: SE- 06 /PSLB3-PS/2015 Tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern

Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari 2016 yang lalu Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih mulai menerapkan atau memberlakukan surat edaran yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik.

Kebijakan kantong plastik berbayar ini pun berguna untuk menekan laju dari timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi beban pencemaran bagi lingkungan hidup. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik bahwa sudah saatnya bagi kita semua untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Read More...

Strategi Mencapai Penghematan di 2017

Resolusi Mudah 2017 [dok_Asrul]

Resolusi rupanya menjadi kebiasaan semua orang di seluruh dunia.
Sudahkah Anda membuat resolusi untuk tahun depan? Membuat

Di Amerika sendiri, sepertiga warga di sana memasukan sukses finansial ke dalam resolusi tahun depan mereka, menurut survei 2017 Fidelity Investments New Year Financial Resolutions.

Memasang target tinggi sebenarnya tidak masalah asalkan Anda punya strategi untuk mencapainya. Tapi seringkali target terlalu tinggi malah membuat Anda gagal.

Read More...

400 Perusahaan Investasi Bodong Cari Mangsa di Indonesia

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad (kedua kiri) melihat catatan akhir tahun OJK di gedung OJK, Jakarta,Jumat (30/12). OJK menyebutkan Sektor jasa keuangan domestik masih berada dalam kondisi normal.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada lebih dari 400 perusahaan investasi bodong di Indonesia sampai dengan saat ini, berdasarkan data Satgas Waspada Investasi. Investasi bodong yang marak terjadi dengan modus Multi Level Marketing (MLM) dan arisan yang tujuannya mengumpulkan dana masyarakat.  

Read More...

Menteri Siti: Aturan Kantong Plastik Berbayar Tetap Berlaku

Aturan Kantong Plastik Berbayar Tetap Berlaku [dok_Asrul]

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan uji coba kantong plastik berbayar di ritel modern masih terus berjalan. Oleh sebab itu, dirinya meminta pelaku ritel untuk terus menaati uji coba tersebut.

"Memang kebijakannya tidak mudah. Saya minta Direktur Jenderal diperpanjang dulu uji cobanya. Jangan pakai regulasi apa-apa dulu kecuali penjelasan teknis," ujar dia di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Read More...

17 Kota Resmi Terapkan Kantong Plastik Berbayar

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar [dok_Asrul]

MAKASSAR (6 Maret 2016) - Sebanyak 17 Walikota menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar pada usaha ritel modern saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Gedung Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/3).

Komitmen bersama tersebut ditandatangani juga oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

17 kota tersebut adalah: Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Bogor, Kendari, Makassar, Malang, Medan, Tangerang, Tangerang Selatan, Banda Aceh, Bandung, Depok, Jayapura, Pekanbaru, Semarang dan Surabaya.

Read More...

Dialog Kantong Plastik: Gratis vs Berbayar

Oleh : Nadia Mulya*

Masa uji coba kebijakan “Kantong Plastik Tidak Gratis” (surat edaran nomor S. 1230/PSLB3-PS/2016) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diterapkan oleh 22 kota dan 1 provinsi, telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2016, semenjak pertama diluncurkan pada tanggal 21 Februari 2016.

Read More...

Pasca Surat Edaran Aprindo, Konsumsi Kantong Plastik Melonjak Drastis

Foto: Keng Sumampaow/Flickr.com

Jakarta (Greeners) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, pasca Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengeluarkan surat edaran yang berisi penghentian penerapan plastik berbayar, penggunaan kantong plastik di ritel modern kembali melonjak tinggi.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R. Sudirman saat ditemui Greeners usai menghadiri jumpa pers Hello Nature 2016 mengatakan, berdasarkan data KLHK, pasca evaluasi program pengurangan sampah plastik melalui mekanisme plastik berbayar tahap dua secara nasional, menunjukkan kalau selama rentang waktu Juni hingga September 2016, penurunan penggunaan kantong plastik rata-rata 13,8%.

Read More...

Kantong Plastik Berbayar Belum Tepat Sasaran

Illustrasi Kantong Plastik Berbayar [dok_Asrul]

Tri Wahyuni, CNN Indonesia

Senin, 22/02/2016 15:49 WIB

Keputusan pemerintah memberlakukan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak menilainya salah sasaran.

Kebijakan kantong plastik berbayar dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi sampah, terutama plastik karena jumlahnya yang semakin banyak.

Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia Ananda Mustadjab Latif mengatakan kebijakan tersebut tidak tepat karena hanya ditujukan pada pemilik usaha ritel saja. Padahal peredaran kantong plastik terbesar justu ada di pasar tradisional.

Read More...

Wagub Djarot Usul Pabrik Kantong Plastik Ditutup

Illustrasi Kantong Plastik Berbayar [dok_Asrul]

Elisa Valenta, CNN Indonesia

Minggu, 21/02/2016 13:41 WIB

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan dilakukan penutupan pabrik yang memproduksi kantong plastik berbahan kimia tinggi. Usul ini disampaikan menyusul kesulitan yang dialami pihak pengelola sampah untuk mengurai kantong plastik tersebut.

Djarot mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk segera melakukan kajian terhadap produksi kantong plastik berbahan kimia yang beredar di Jakarta.

Read More...

KLHK Tidak Akan Mencabut Surat Edaran Uji Coba Kantong Plastik Berbayar

KLHK Tidak Akan Mencabut Surat Edaran Uji Coba Kantong Plastik Berbayar

Jakarta (Greeners) – Pemerintah mengaku tidak akan mencabut atau bahkan memberhentikan Surat Edaran SE.6/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 yang menjadi dasar uji coba kantong plastik berbayar skala nasional sampai terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) yang menjadi dasar hukum pasti.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R Sudirman mengatakan apabila memang terjadi intimidasi terhadap peritel yang bersedia melanjutkan uji coba di lapangan, maka pemerintah, katanya, akan langsung turun ke lapangan apabila memang kedapatan adanya perlakuan intimidasi kepada para peritel.

Read More...

STOP Kantong Plastik Berbayar, Dukung Uji Materil ke Mahkamah Agung RI.

Petisi: Uji Materi Kantong Plastik Berbayar [dok_Asrul]

Permohonan Uji Materil Peraturan Tentang KANTONG PLASTIK BERBAYAR kepada Ketua Mahkamah Agung RI

Kantong plastik selama ini jadi momok pencemaran lingkungan di Indonesia. Berdasarkan data dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyebutkan bahwa plastik dari 100 toko Aprindo (Assosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) dalam waktu satu tahun saja mencapai 10.950.000 (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu) lembar sampah kantong plastik. Sedangkan total sampah di Indonesia akan mencapai 68.000.000 (enam puluh delapan juta) ton pada tahun 2019, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9.520.000 (Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu) ton atau sekitar 14 % dari total sampah yang ada. Berdasarkan data JAMBECK (2015) Indonesia berada diperingkat dua dunia setelah Cina sebagai Negara penghasil sampah plastik kelaut yang mencapai sebesar 187.200.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu) ton. 

Read More...

Soal Plastik Berbayar, KLHK Sebut Aprindo Nakal

Soal Plastik Berbayar, KLHK Sebut Aprindo Nakal [dok_Asrul]

Jakarta, Jum'at, 30 September 2016,

KEPUTUSAN Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menghentikan uji coba kantong plastik berbayar mulai Sabtu (1/10) di seluruh jaringan ritel modern yang tergabung dalam Aprindo tidak bisa diterima Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Alasan penghentian yang tiba-tiba dan menjelang hari libur disebut menyulitkan Kementerian LHK untuk berkoordinasi.

"Birin saja, kita sedang cari cara bagaimana untuk atasi ini. Kalau saja dia umumkan pas hari kerja, kita bisa langsung hajar," ucap Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R Sudirman saat Jumat (30/9).

Read More...

Petisi Ahok: Terbitkan Pergub Pengelolaan Sampah Jakarta

Petisi Penerbitan Pergub Pengelolaan Sampah Jakarta [dok_Asrul]

Petisi Tertuju Kepada : Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama) Tembusan: Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri PUPERA dan DPRD DKI Jakarta serta Seluruh Walikota/Bupati se DKI Jakarta.

Tanda Tangan Petisi di SINI

DASAR HUKUM PETISI: Peraturan Pemerintah (PP) No.81 Tahun 2012 Tentang Pengeolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Pasal 35 ayat 1); Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Read More...