Indonesia Darurat Sampah, Birokrasi dan Asosiasi Abaikan Regulasi

Rakyat Indonesia sebenarnya sangat patuh, budaya patuh dan taat. Semua akan patuh bila ada penegakan hukum termasuk dalam kelola sampah. Tapi akan lebih bandel bila mereka bayar retribusi sampah, tapi birokrasi tidak bekerja dengan baik. " Asrul Hoesein, Founder Green Indonesia Foundation #GiF Jakarta"

Fakta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang tidak taat menjalankan regulasi sampah yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). Maka, Presiden Jokowi belum menunjukkan kinerja baik dalam urusan sampah.

Leading sector persampahan khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian PUPR tidak menjalankan regulasi sampah dengan baik dan benar. 15 Kementerian dan Lembaga (K/L) bekerja parsial.

Pemerintah sendiri abai dengan Perpres No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jaktranas Sampah).

Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar hanya memerintahkan Pemda membuat Peraturan Daerah (Perda) Jakstrada Sampah, tapi tidak dijalankan, hanya formalitas saja.

Alibi Rakyat Indonesia Patuh

Kalau warga negara Indonesia, sebut misalnya ke Singapore saja, pasti ikutan disiplin buang sampah disana..... Tapi setelah kembali ke tanah air pasti kemalasan itu kambuh lagi. Bagaimana ? Benar kan !!!

Beberapa negara yang sempat penulis survey sampah, misalnya, Singapore, Jepang, China, Korea Selatan dan lainnya. Sesuai pengamatan di lapangan, memang masyarakatnya taat karena penegakan aturan yang sangat disiplin.

Terlebih suprastruktur dan infrastruktur pengelolaan sampah lebih tersedia sesuai kebutuhannya. Juga mereka mengelola sebagian besar sampah di kelola pada kawasan timbulannya.

Mereka sudah sadar bahwa sampah itu bukan masalah, tapi sebuah peluang ekonomi bila diberdayakan. Juga umumnya di pihak ketigakan kepada pengusaha (kontrak kerja) dengan pola full G to B (goverment to bisnis).

Pemerintah hanya menerima kontribusi untuk negara atas pengelolaan sampah oleh pihak swasta, hampir semua negara memakai sistem ini. Pengelolaan sampah di luar negeri dengan pendekatan circular economy (daur ulang di kawasan timbulan) sangat mencolok.

Indonesia sebenarnya harus menerapkan pola Sentralisasi-Desentralisasi. Regulasi sampah Indonesia mengamanatkan circular economy seperti di luar negeri tersebut. Artinya sekitar 80% sampah di kelola di TPS, sisa residunya 20% dibawa ke TPA Landfil.

Tantangannya saja, bila pola circular economy ini dijalankan, kemungkinan besar oknum birokrasi tidak terlalu menikmati fulus (koruptif) dari pengelolaan sampah ini. Ini alasan klize yang terjadi.

Artinya bisa dipastikan oknum birokrasi lebih senang monopoli karena ada angkutan sampah ke TPA, ada biaya angkut dan biaya pengelolaan sampah dan setoran pengusaha yang ada di TPA yang mudah dipermainkan.

Pemerintah Harus Merubah Paradigma

Intinya birokrasi harus lebih dahulu memberi contoh (panutan) dengan merubah paradigma kelola sampah. Terlebih penting menegakkan regulasi persampahan yang ada. Jalankan Pasal 12,13,14,15,21,44 dan 45 UUPS.

Pedomani Peraturan Pemerintah (PP) No.81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Termasuk turunan regulasi itu sendiri sampai pada Jakstrada.

Yakin Indonesia akan bebas sampah dan sampah akan terkelola lebih baik dan berhasil guna dibanding pola pengelolaan sampah cara konvensional tanpa regulasi. Sampah Indonesia sangat berpontensi menciptakan lapangan kerja dan mengangkat naik kelas usaha sektor riel.

Alasannya......

Regulasi sampah Indonesia sudah sangat bagus, bila dijalankan dengan baik maka pengelolaan sampah Indonesia akan lebih baik daripada yang ada di luar negeri.

Mari bersama gugah kesadaran oknum penguasa dan asosiasi, agar menjalankan regulasi dengan benar dan massif. Karena bila hal ini dibiarkan, korupsi pengelolaan sampah akan semakin menggila.

Indonesia akan menjadi TPA, penampung dan penikmat sampah terbesar di dunia. Ini akibat oknum birokrat yang diduga ada sengaja "menyimpang" dari perundang-undangan (sampah) yang ada di republik ini, untuk melanggengkan monopoli.

Solusi sampah ada di Hulu atau sumber timbulan, bukan di Hilir (TPA/TPST/Sungai). Sebagaimana yang terjadi pada perlombaan Adipura, Green Hospital dan lainnya, tidak memberi dampak positif kepada warga, karena dalam pelaksanaannya terlalu banyak "diduga" pembohongan dan pembodohan publik.

Begitu juga kepada seluruh asosiasi dan komunitas yang berbasis sampah, jangan membiarkan kedzaliman regulasi terhadap UUPS oleh oknum penguasa dan pengusaha itu sendiri ?

Jangan terlalu muluk-muluk asosiasi bicara dan mengantar rakyat bermimpi buruk pilah sampah, tapi hanya omong doang saja. Asosiasi harus pahami bahwa asosiasi itu adalah mitra sejajar pemerintah dan sebagai pengayom anggota dan masyarakat konsumennya.

Sesungguhnya sudah tahu masalahnya dimana, nah kenapa biarkan. Bolehlah abai UUPS, bina dan majukan usaha. Tapi jangan atas nama asosiasi, jangan manfaatkan asosiasai untuk kelancaran pribadi usahanya. Tanggung-jawabnya besar ?! Sadar dan cerdaslah berasosiasi.

Itu masalahnya, sehingga Indonesia masih darurat sampah sampai sekarang. Mampukah kita berubah?

 

Surabaya, 15 Mei 2020

Best regards,

Owner TrashGoogleBlogs
Print this page Read More...

Menjadi Pembeda dalam Membangun Tata Kelola Sampah Indonesia

 "Presiden Joko Widodo perlu duduk bersama dengan lintas menteri dan lembaga swadaya untuk bahas Pasal 13,15,21,44 dan 45 UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Agar bisa berbenah atas kegagalan dan sekaligus menciptakan Sistem Tata Kelola Sampah Indonesia" Asrul, Founder Green Indonesia Foundation Jakarta.

Dunia persampahan Indonesia semakin memberi tanda ketidakpastian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (pemda) semakin menunjukkan kekakuan sikap dalam mengurai permasalahan sampah, tata kelola sampah - waste management - Indonesia.

Read More...

Kemandirian UMKM, Koperasi, dan BUMDes sebagai Tolak Ukur UU Ciptaker

"Pembangunan nasional akan lebih merupakan pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia"

Sejak awal tahun 2020 perekonomian Indonesia sudah menunjukkan perlambatan dan pada kuartal II kontraksi hingga kuartal III ini akan tetap minus. Oleh karenanya perlu ada dorongan untuk mengembalikannya ke tren awal, agar terbebas dari resesi ekonomi.

Bila perlu dan harus terjadi sebuah peningkatan atau loncatan baru, untuk bisa pulih pada 2021, karena salah satu modal besar adalah melalui pelaksanaan UU Omnibus Law Cipta Kerja -- UUCK --secara benar dan berkeadilan.

Banyak kalangan protes pemerintah dan khususnya DPR-RI karena menyetujui UUCK dalam masa pandemi Covid-19. Tapi sesungguhnya kita tidak boleh pasrah dengan si Corona dengan tidak berbuat.

Karena kapan corona berahir, tidak ada yang bisa prediksi. Sementara ekonomi terus memburuk, jadi strategi menuju pemulihan ekonomi harus terus berjalan dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Setelah disahkan UUCK, maka dapat di prediksi akan bisa menjadi angin segar untuk memulihkan kembali ekonomi nasional yang anjlok akibat pandemi Covid-19 itu sendiri. Jadi pemulihan ekonomi bisa selesai melalui regulasi baru UUCK.

UUCK akan berperan penting, sebab bisa meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, termasuk investasi dalam negeri. Investasi bergerak karena adanya kepastian berusaha yang linear dengan meningkatnya SDM para pengusaha lokal.

Investasi saat ini sangat penting untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga saja.

Tapi harus mencari terobosan baru melalui geliat dan kreatifitas para pengusaha. Khususnya usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), Koperasi dan BUMDes yang telah disegarkan proses kelembagaannya melalui UUCK.

Harus penuh kreatif untuk masuk ke bidang lainnya, tentu dengan cara baru dalam menciptakan terobosan atau program baru yang dibutuhkan masyarakat. Dimana pengembangan usaha baru ini sangat relevan dengan tuntutan atau pemenuhan kebutuhan lapangan kerja, dalam meredam pengangguran.

UUCK pasti akan mendorong pengembangan UMKM dan Koperasi serta BUMDesa. Akan memperbanyak usaha baru yang terbuka di seluruh Indonesia, sehingga dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, sehingga recovery ekonomi bisa stabil kembali atau lebih meningkat dibanding tahun 2020.

Bila stakeholder mampu bekerja dengan baik mengawal UUCK, dinyakini bahwa dengan UUCK mampu memberikan jalan tengah bagi pengusaha dan para buruh serta tenaga kerja yang mungkin banyak terdampak pada omnibus law ciptaker 

Maka dengan diputuskannya UUCK dimasa pandemi Covid-19 merupakan pintu masuk perbaikan ekonomi rakyat akibat pengaruh buruk adanya corona. Karena medianya sudah siap berupa penguatan UMKM, Koperasi dan BUMDes yang sudah mendapat perhatian khusus melalui UUCK.

"Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi"

Pusat Kendali Pengembangan

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu segera mengambil sikap yang tegas untuk melakukan sebuah terobosan baru dalam pengembangan usaha UMKM, Koperasi dan BUMDes.

Perlu ada sinkronisasi program kedua kementerian ini untuk menjemput bola, perbanyak pelatihan melalui offline, lebih khusus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku usaha dan calon pelaku UMKM, Koperasi dan BUMDes.

Tujuan memberikan penguatan SDM agar bisa tercipta pengusaha baru yang memiliki jiwa wirausaha yang handal dan tidak cengeng. Pelaku UMKM, Koperasi dan BUMDes harus dibekali mental wirausaha dalam melakukan pola bisnis dan berusaha yang benar.

Termasuk memberi cara dan pemahaman tentang pentingnya membangun dan mempertahankan kemitraan yang saling menguntungkan -- win win solusi -- dengan pihak swasta, BUMN dan BUMS.

Juga diharapkan Kemenkop UKM dan Kemendes PDTT menggandeng Kementerian Tenaga Kerja untuk program pelatihan pengembangan diri khususnya dalam hal peningkatan motivasi berprestasi.

Untuk menemukan jenis usaha yang akan dikembangkan masing-masing UMKM, Koperasi dan BUMDes, diadakan sinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya secara kolaboratif dan tidak tumpang tindih. Selalu diperhatikan azas manfaat dari setiap kegiatan.

Termasuk pelatihan motivasi berprestasi melalui Achievement Motivation Training (AMT) bagi pengelola UMKM, Koperasi dan BUMDes. Jadi yang dikembangkan oleh AMT adalah motivasi berprestasinya, agar memahami proses dan tahan banting dalam berusaha.

AMT ini sangat penting, untuk melatih daya juang atau keuletan berusaha dalam mengawal proses bisnisnya. Mengaitkan karakteristik dan latar belakang pribadi dengan kebutuhan akan pencapaian dan dorongan kompetitif yang terkait untuk memenuhi standar yang unggul.

Pemerintah mengklaim bahwa UUCK akan memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku UMKM), Koperasi dan BUMDes untuk tumbuh subur usahanya dan berkembang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Perlu juga diketahui bahwa, menurut penulis yang juga selain pengusaha dan pengamat regulasi sampah, menganggap bahwa arus investasi selama ini tidak ada masalah.

Tapi yang menjadi problem mendasar, sehingga investasi terhambat adalah sikap oknum pejabat birokrasi kita yang bermental korupsi, maladministrasi, abuse of power dan suap, serta adanya mafia-mafia di berbagai sektor. Lalu muncullah ego sektoral yang hambat investasi serta mengganggu iklim berusaha.

Maka banyak investor lari sebelum berinvestasi. Para investor belum berbuat apa-apa, sudah disodorkan macam-macam persyaratan yang tidak masuk akal. Termasuk pengusaha lokal tidak bisa bergerak karena kolusi dan nepotisme.

Masalah berikutnya adalah kesiapan partner usaha daerah. Investor sebenarnya butuh partner -- pengusaha lokal -- untuk menjadi tandem mereka dalam membangun dan mengamankan usaha atau investasi mereka.

Selain pengembangan SDM pelaku usaha UMKM, Koperasi dan BUMDes, sangat penting pula adalah membangun dan menguatkan jiwa wiraswasta atau entrepreneurship dengan menerapkan pola intrapreneur melalui peluang pelatihan dan praktek di perusahaan sesuai minat bisnis atau bisnis inti yang akan dikelola oleh pelaku usaha pemula tersebut.

Semua ini bisa diatasi dengan adanya UUCK yang akan mendorong UMKM, Koperasi dan BUMDes. Maka dengan kuatnya SDM pengusaha lokal serta dihilangkannya atau obati mental korupsi, yakin dan pasti upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 ini cepat teratasi.

Perlu diketahui bahwa, tidak ada satu pemerintah pun yang mau sengsarakan rakyatnya, dengan membuat undang-undang yang sengaja untuk hal tersebut. Tapi yang ada adalah membiarkan undang-undang yang baik itu menjadi lumpuh karena syahwat korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Jakarta, 12 Oktober 2020

Best regards,

Owner TrashGoogleBlogs
Print this page Read More...

Energi Baru Terbarukan, Sampah Menjadi Biogas

BioDigester Tertanam (dok_asrul)

TANPA HARUS HABISKAN LAHAN KOMERSIAL KINI REAKTOR OLAH SAMPAH DAPAT DIBANGUN DIBAWAH TANAH

Dengan teknik Imhofftank, semua bagian Biodigester dapat dibenam dalam tanah tanpa mengganggu penggunaan tanah diatasnya bagi kepentingan komersial. Hanya bagian inlet, dimensi PLT (1x1x1) m dan bak outlet slurry ( 2x1x1) m, reaktor puluhan m3 mampu mengolah sampah becek dan bau segera masuk reaktor.

Read More...

Pengelolaan Sampah, Stop Pembohongan Publik

Sampah Harus Dikelola (dok_Asrul)

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (resources recovery). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Read More...

Pesan untuk Menko Maritim, Hentikan Wacana Aspal Plastik

TPA Tamangapa Makassar Masih Pola Open Dumping (dok_Asrul)

Makassar (10/8) - Membaca dan mengikuti presentasi para narasumber pada pertemuan International Symposium on Marine Plastic Debris Solution di Hotel Swisbell Makassar, Rabu (9/8/17), hampir tidak ada terobosan solusi dan tidak ada narasumber yang mengangkat inkonsistensi regulasi persampahan yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Juga Indonesia terlalu membesar-besarkan "eksistensi sampah plastik". seakan sampah plastik adalah momok bagi Indonesia yang harus diperangi (perhatikan perilaku pemulung dan petugas kebersihan terhadap sampah plastik, lalu apa yang terjadi pada mereka), ini yang tidak dicermati atau mungkin berpura-pura tidak tau oleh para pengambil kebijakan dan pemerhati... Lucu yah... !!!

Read More...

Presiden Segera Moratorium Adipura, Hanya Pembohongan Publik

Contoh pembohongan pengelolaan sampah di Bandung (dok-asrul)

Jakarta --- Tanggapan Untuk Berita Ratu Sampah sekaligus Meminta Presiden Jokowi untuk Moratorium Adipura

Pada Link:  Sri Bebassari, Ratu Sampah Dibalik Lahirnya UU Pengelolaan Sampah di Indonesia

------》
[Beda Pendapat dan Sikap] Maaf Bu Sri...Kita atau Indonesia tidak bijak berbangga karena sudah punya UU.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Bahkan mungkin paradoks #malu. Ada patron berupa UU tapi pemerintah sendiri bingung sikapi sampah. Ingat UU Persampahan Indonesia sudah berusia 9 Tahun, pemerintah (stakeholder) masih tidak mau menjalankan UU dengan benar. Sampai kapan begini ? Sampai kapan koruptif ?

Read More...

Warga Patuh, tapi Pemerintah Tidak Taat Regulasi

Tempat Sampah Sederhana: Saat Berkunjung di Nami Island Korsel (Dok-Asrul)

Jakarta --- Masyarakat Indonesia sebenarnya patuh, semua akan patuh bila ada penegakan aturan, termasuk dalam kelola sampah ini. Cuma pemerintah pusat dan pemda Kab/Kota yang tidak taat aturan. Birokrasi (leading sector) persampahan khususnya tidak menjalankan regulasi sampah dengan baik dan benar. Coba, alibinya. Kalau kita (warga negara Indonesia) bila ke Singapore saja, pasti kita ikutan disiplin buang sampah..... Hehehe. Bagaimana ? Benar kan !!!

Read More...

Muncul Lagi Wacana Proyek ITF Sampah Jakarta

Sampah dan Logo Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah (dok-asrul)

Menanggapi pemberitaan dengan judul "Proyek Pengolahan Sampah Sunter Siap Dikebut", di mana Gubernur Djarot Saiful Hidayat menargetkan peletakan batu pertama ITF Sunter Jakarta Utara bisa dikerjakan pada Agustus tahun ini setelah proyeksi pembangunan pada Februari lalu gagal dilaksanakan.

Diharapkan Pemprov. DKI Jakarta jangan paksa untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan pengolahan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, tanpa melalui perubahan atau revisi yang mendasar, khususnya jangan sampai mis regulasi lagi sebagaimana rencana awalnya yang telah beberapa kali gagal tersebut. Sadarilah dan petik hikmah dibalik kegagalan dan resistensi yang ada di masyarakat

Read More...

Pemerintah Tidak Jujur Sikapi Regulasi Sampah

Bersama sahabat pemerhati sampah pada Diskusi Draf Perpres PLTSa

Sebagai salah seorang anggota Komunitas Nasional Tolak Bakar Sampah yang ikut diundang dalam diskusi Draft Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) cq: Direktorat Pengelolaan Sampah pada hari Jumat 12 Mei 2017 yang bertempat di Hotel Dafam, Jl. MT.Haryono Kav.10A, Cawang, Jakarta Timur.

Read More...

Sampah Plastik, Pesan untuk Menko Maritim

Kotak Sampah Anorganik Rumah Tangga (dok.Asrul)

Menanggapi Berita Menko Maritim: Kita Mau 2025, 70% Sampah Plastik Habis

Kutip beberapa Pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan pada berita diatas (news.detik.com): "Yaitu kita sedang sosialisasikan kalau nanti akan dilakukan lagi oleh Bu Siti. Rakyat harus tahu berapa pun nanti uang yang akan dipungut, baik 100 maupun 200, itu untuk kampanyenya," imbuh Luhut. "Semua peraturan perundang-undangan sudah ada nggak ada lagi yang dipermasalahkan tinggal tadi, Bu Siti, kita komitmen supaya langsung ke bawah," ujarnya. "Yang daur ulang sampah tadi saya sampaikan dengan Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya), kami bertekad untuk memerangi sampah-sampah plastik, karena dampaknya bagi kesehatan generasi akan datang cucu-cicit ke depan"
 -----------》

Read More...

Presiden Segera Moratorium Adipura

Pembohongan publik pengelolaan sampah di Bandung (dok-asrul)

Tanggapan Untuk Berita Ratu Sampah sekaligus Meminta Presiden Jokowi untuk Moratorium Adipura Pada Link:  Sri Bebassari, Ratu Sampah Dibalik Lahirnya UU Pengelolaan Sampah di Indonesia

------》
[Beda Pendapat dan Sikap] Maaf Bu Sri...Kita atau Indonesia tidak bijak berbangga karena sudah punya UU.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Bahkan mungkin paradoks #malu. Ada patron berupa UU tapi pemerintah sendiri bingung sikapi sampah. Ingat UU Persampahan Indonesia sudah berusia 9 Tahun, pemerintah (stakeholder) masih tidak mau menjalankan UU dengan benar. Sampai kapan begini ? Sampai kapan koruptif ?

Read More...

Hapuskan Koperasi Sekunder

Hapuskan Koperasi Sekunder

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat juga sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Agar cita-cita luhur koperasi mencapai hasil sesuai visi dan misi, pemerintah dan seluruh rakyat memiliki tugas dan tanggung jawab bersama dalam membangun koperasi. Koperasi sendiri, perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Dalam menumbuh kembangkan koperasi di Indonesia, pemerintah harus dapat memberikan dukungan penuh terhadap koperasi, termasuk subsidi berbagai bentuk, akses pasar dan permodalan dari pemerintah.

Read More...

Hapuskan Koperasi Sekunder

Hapuskan Koperasi Sekunder [dok_Asrul]

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat juga sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Read More...

Asrul Bersama Menteri Muda Lingkungan Hidup Belanda Sharon Dijksma

Asrul dan Sharon Dijksma Menteri Muda Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda pada acara "From Discussion Trash to Treasure" di Hotel Fairmont Senayan 23 November 2016 [dok_Asrul]

Bersama  Menteri Muda Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Sharon Dijksma (mantan Menteri Pertanian Belanda) pada acara "From Discussion Trash to Treasure" (sehubungan dengan permasalahan sampah di Indonesia dan Belanda dan penanggulangannya).

Read More...

Pilih Mana Pemimpin Jakarta 2017-2022

Tiga Pasang Calon Pemimpin Jakarta 2017-2022 [Dok_Asrul]

Untuk Warga Wajib Pilih DKI Jakarta

INGAT 15 Februari 2017

Datang Ke TPS 

JANGAN GOLPUT

Suara Anda sangat bermanfaat untuk Jakarta ke depan

Pilih yang terbaik diantara 3 pasang yang baik ini......... !!!!

Pesan ini disampaikan oleh :  
Green Indonesia Foundation Jakarta

Read More...

Visi Misi Anies-Sandi untuk DKI Jakarta

Visi Misi Anies-Sandi [Dok_Asrul]

Bakal kandidat Anies-Sandiaga menuliskan tata ruang sebagai salah satu program prioritas, berjudul: “Perbaikan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Jakarta”, berikut rinciannya:

1. Melakukan evaluasi ulang terhadap RT RW Jakarta dengan melibatkan pakar dan pegiat perencanaan urban, melibatkan warga dan mengutamakan keadilan sosial.
2. Melakukan evaluasi ulang tetrhadap master transportasi Jakarta melalui pelibatan publik dan memastikan pelaksanaan secara benar sesuai proyeksi pertumbuhan kota.
3. Mengatasi permasalahan air secara menyeluruh melalui penyusunan perencanaan bersama dengan daerah penyangga untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air beserta dampak ikutannya.
4. Menerapkan kebijakan nol limpasan di dalam Jakarta dengan pemanfaatan teknolog tepat guna untuk memasukkan air ke dalam tanah dan mengolah air limbah.

Read More...

Visi Misi Ahok-Djarot untuk DKI Jakarta

Visi Misi Ahok-Djarot [Dok_Asrul]

Bakal pasangan calon petahana ini menguraikan rencana tata ruang DKI Jakarta ke depan secara detail lengkap dengan angka. Program itu bernama “Penataan Kota: Mewujudkan kota yang semakin nyaman bagi warga.” Berikut poinnya:

1. Mengendalikan pembangunan ke arah Selatan sebagai daerah resapan dan mendorong pembangunan ke arah Timur dan Barat, pembatasan intensitas pembangunan di lokasi-lokasi tertentu untuk memperlambat laju penurunan muka tanah, dan memunculkan sentra-sentra ekonomi dan kebudayaan untuk mempercepat pengembangan ekonomi kota yang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai.

Read More...

Visi Misi Agus-Sylviana untuk DKI Jakarta

Visi Misi Agus-Sylviana [Dok_Asrul]

KPU akhirnya mempublikasikan visi misi pasangan calon setelah mereka menyerahkan berkas itu pada Selasa (4/10) lalu. Untuk Pilgub DKI, bakal pasangan calon Agus Yudhoyono-Sylviana Murni punya visi misi Jakarta yang lebih maju, aman, adil dan sejahtera.

Dalam Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) KPU RI, Kamis (6/10/2016), visi misi pasangan calon yang diusung Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN itu mengusung visi misi 'Menuju Jakarta Tahun 2022 yang Lebih Maju, Aman, Adil dan Sejahtera'.

Read More...

Asrul Bersama Yusup Santo Penasehat ADUPI

Asrul Bersama Yusup Santo Penasehat ADUPI [dok_Asrul]

Bersama Pak Yusup Santo Penasehat Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) pada Halal Bihalal 1437H-2016M (Jakarta, 6 Juli 2016 atau 1 Syawal 1437 H) Di Rujab Menteri Perindustrian Pak Saleh Husin (open ouse Menteri Perindustrian) Jl. Widya Chandra Jakarta Selatan

Print this page

Read More...