Sangat Penting Sosialisasi Massif Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (asrul)

Baru saja Presiden dan DPR-RI menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, sebagai  pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Perpres PBJ telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018 dan telah diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Yasonna H. Laoly. (Perpres No 16 tahun 2018 dan klik di sini) dan akan berlaku efektif bulan Juli 2018.

Read More...

"Masalah Sampah" Bukan Kelemahan Regulasi Tapi Kelalaian Birokrasi

Asrul Menyapu Koruptor Sampah

Makassar - Perundang-undangan sampah di Indonesia sudah sangat transparan, tepat dan up to date. Justru yang bermasalah dan lalai adalah birokrasi pelaksananya saja. Presiden Joko Widodo, tidak perlu risaukan dan perbaiki regulasi sampah, hanya diperlukan revolusi mental pelaksana yang mis-regulasi dan diduga "sangat" koruptif, itu yang perlu di restorasi. 

Read More...

Perjanjian Pada Swakelola Tidak Sama Dengan Perjanjian Dengan Penyedia

Perjanjian Swakelola dan Penyedia

Cara pengadaan barang/jasa pemerintah menurut pasal 3 Perpres 54/2010 adalah Swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Diantara keduanya tentu ada perbedaan perlakuan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalamnya.

Read More...

Potensi Korupsi Dana Desa

Harap Jangan Permainkan Dana Desa (Dok-Asrul)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.

Read More...

Fahami Korupsi Untuk Mencegahnya

Fahami Korupsi Untuk Mencegahnya (Dok-Asrul)

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Read More...

Pesan untuk Menko Maritim, Hentikan Wacana Aspal Plastik

TPA Tamangapa Makassar Masih Pola Open Dumping (dok_Asrul)

Makassar (10/8) - Membaca dan mengikuti presentasi para narasumber pada pertemuan International Symposium on Marine Plastic Debris Solution di Hotel Swisbell Makassar, Rabu (9/8/17), hampir tidak ada terobosan solusi dan tidak ada narasumber yang mengangkat inkonsistensi regulasi persampahan yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Juga Indonesia terlalu membesar-besarkan "eksistensi sampah plastik". seakan sampah plastik adalah momok bagi Indonesia yang harus diperangi (perhatikan perilaku pemulung dan petugas kebersihan terhadap sampah plastik, lalu apa yang terjadi pada mereka), ini yang tidak dicermati atau mungkin berpura-pura tidak tau oleh para pengambil kebijakan dan pemerhati... Lucu yah... !!!

Read More...

Presiden Segera Moratorium Adipura, Hanya Pembohongan Publik

Contoh pembohongan pengelolaan sampah di Bandung (dok-asrul)

Jakarta --- Tanggapan Untuk Berita Ratu Sampah sekaligus Meminta Presiden Jokowi untuk Moratorium Adipura

Pada Link:  Sri Bebassari, Ratu Sampah Dibalik Lahirnya UU Pengelolaan Sampah di Indonesia

------》
[Beda Pendapat dan Sikap] Maaf Bu Sri...Kita atau Indonesia tidak bijak berbangga karena sudah punya UU.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Bahkan mungkin paradoks #malu. Ada patron berupa UU tapi pemerintah sendiri bingung sikapi sampah. Ingat UU Persampahan Indonesia sudah berusia 9 Tahun, pemerintah (stakeholder) masih tidak mau menjalankan UU dengan benar. Sampai kapan begini ? Sampai kapan koruptif ?

Read More...

Sampah Plastik, Pesan untuk Menko Maritim

Celengan Sampah Anorganik, Bersahabatlah dengan Sampah (dok-Asrul)

Jakarta --- Menanggapi Berita Menko Maritim: Kita Mau 2025, 70% Sampah Plastik Habis

Kutip beberapa Pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan pada berita diatas (news.detik.com): "Yaitu kita sedang sosialisasikan kalau nanti akan dilakukan lagi oleh Bu Siti. Rakyat harus tahu berapa pun nanti uang yang akan dipungut, baik 100 maupun 200, itu untuk kampanyenya," imbuh Luhut. "Semua peraturan perundang-undangan sudah ada nggak ada lagi yang dipermasalahkan tinggal tadi, Bu Siti, kita komitmen supaya langsung ke bawah," ujarnya. "Yang daur ulang sampah tadi saya sampaikan dengan Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya), kami bertekad untuk memerangi sampah-sampah plastik, karena dampaknya bagi kesehatan generasi akan datang cucu-cicit ke depan" 

Read More...

Warga Patuh, tapi Pemerintah Tidak Taat Regulasi

Tempat Sampah Sederhana: Saat Berkunjung di Nami Island Korsel (Dok-Asrul)

Jakarta --- Masyarakat Indonesia sebenarnya patuh, semua akan patuh bila ada penegakan aturan, termasuk dalam kelola sampah ini. Cuma pemerintah pusat dan pemda Kab/Kota yang tidak taat aturan. Birokrasi (leading sector) persampahan khususnya tidak menjalankan regulasi sampah dengan baik dan benar. Coba, alibinya. Kalau kita (warga negara Indonesia) bila ke Singapore saja, pasti kita ikutan disiplin buang sampah..... Hehehe. Bagaimana ? Benar kan !!!

Read More...

Rencana Aspal Jalan dari Sampah Plastik Perlu Ditinjau Ulang

Imposible Sampah Plastik Untuk Bahan Aspal Jalan (dok-Asrul)

Jakarta --- Perlu pencerahan pada stakeholder tentang solusi sampah plastik khususnya wacana menjadikan campuran pada pengaspalan jalan. Walau info ini riel disampaikan oleh beberapa menteri terkait, sebut misalnya Menteri Kordinator Maritim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PUPera dan beberapa badan/lembaga lainnya termasuk beberapa LSM/Lembaga nir laba atau asosiasi, sepertinya semua mengaminkan rencana ini.

Read More...

Pemerintah Tidak Jujur Sikapi Regulasi Sampah

Bersama sahabat pemerhati sampah pada Diskusi Draf Perpres PLTSa

Sebagai salah seorang anggota Komunitas Nasional Tolak Bakar Sampah yang ikut diundang dalam diskusi Draft Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) cq: Direktorat Pengelolaan Sampah pada hari Jumat 12 Mei 2017 yang bertempat di Hotel Dafam, Jl. MT.Haryono Kav.10A, Cawang, Jakarta Timur.

Read More...

Triple Password APBD Jakarta Bukan Jebakan

Triple Password APBD Bukan Jebakan [dok_Asrul]

Pasca pertemuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Anies Rasyid Baswedan (pemenang Pilgub Jakarta 2017 versi Quik Count) hari Kamis (20 April 2017) di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 Gambir, Jakarta Pusat. Beredar pendapat di masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, bahwa Lock atau kunci APBD Jakarta melalui System Triple Password itu adalah jebakan Ahok.

Read More...

Ada Apa Dibalik Kebijakan Kantong Plastik Berbayar ?

Simulasi Uji Coba 1 KPB oleh Green Indonesia Foundation [dok_Asrul]

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar (KPB) sangat dinilai merugikan masyarakat konsumen dan menguntungkan sepihak pengusaha ritel di seluruh Indonesia. H. Asrul Hoesein selaku pemerhati sampah di Indonesia telah mengoreksi dan memberi solusi serta meminta kepada pemerintah cq: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr. Siti Nurbaya Bakar yang diberi tembusan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menko Bidang Ekonomi, Menko Bidang Maritim serta Ketua Ombudsman RI, untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta menfollow up Kebijakan Kantong Plastik Berbayar yang mulai diberlakukan bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal, bulan dan tahun yang tidak ditentukan secara pasti, itupun hanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3-KLHK) Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih yang menurut informasi berlaku sampai dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan tentang Kantong Plastik Berbayar atau Kantong Plastik Tidak Gratis ini. 

Read More...

Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Surat Edaran: Nomor: SE- 06 /PSLB3-PS/2015 Tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern

Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari 2016 yang lalu Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih mulai menerapkan atau memberlakukan surat edaran yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik.

Kebijakan kantong plastik berbayar ini pun berguna untuk menekan laju dari timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi beban pencemaran bagi lingkungan hidup. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik bahwa sudah saatnya bagi kita semua untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Read More...

400 Perusahaan Investasi Bodong Cari Mangsa di Indonesia

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad (kedua kiri) melihat catatan akhir tahun OJK di gedung OJK, Jakarta,Jumat (30/12). OJK menyebutkan Sektor jasa keuangan domestik masih berada dalam kondisi normal.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada lebih dari 400 perusahaan investasi bodong di Indonesia sampai dengan saat ini, berdasarkan data Satgas Waspada Investasi. Investasi bodong yang marak terjadi dengan modus Multi Level Marketing (MLM) dan arisan yang tujuannya mengumpulkan dana masyarakat.  

Read More...

Menteri Siti: Aturan Kantong Plastik Berbayar Tetap Berlaku

Aturan Kantong Plastik Berbayar Tetap Berlaku [dok_Asrul]

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan uji coba kantong plastik berbayar di ritel modern masih terus berjalan. Oleh sebab itu, dirinya meminta pelaku ritel untuk terus menaati uji coba tersebut.

"Memang kebijakannya tidak mudah. Saya minta Direktur Jenderal diperpanjang dulu uji cobanya. Jangan pakai regulasi apa-apa dulu kecuali penjelasan teknis," ujar dia di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Read More...

17 Kota Resmi Terapkan Kantong Plastik Berbayar

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar [dok_Asrul]

MAKASSAR (6 Maret 2016) - Sebanyak 17 Walikota menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar pada usaha ritel modern saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Gedung Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/3).

Komitmen bersama tersebut ditandatangani juga oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

17 kota tersebut adalah: Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Bogor, Kendari, Makassar, Malang, Medan, Tangerang, Tangerang Selatan, Banda Aceh, Bandung, Depok, Jayapura, Pekanbaru, Semarang dan Surabaya.

Read More...

Dialog Kantong Plastik: Gratis vs Berbayar

Oleh : Nadia Mulya*

Masa uji coba kebijakan “Kantong Plastik Tidak Gratis” (surat edaran nomor S. 1230/PSLB3-PS/2016) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diterapkan oleh 22 kota dan 1 provinsi, telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2016, semenjak pertama diluncurkan pada tanggal 21 Februari 2016.

Read More...

Pasca Surat Edaran Aprindo, Konsumsi Kantong Plastik Melonjak Drastis

Foto: Keng Sumampaow/Flickr.com

Jakarta (Greeners) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, pasca Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengeluarkan surat edaran yang berisi penghentian penerapan plastik berbayar, penggunaan kantong plastik di ritel modern kembali melonjak tinggi.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R. Sudirman saat ditemui Greeners usai menghadiri jumpa pers Hello Nature 2016 mengatakan, berdasarkan data KLHK, pasca evaluasi program pengurangan sampah plastik melalui mekanisme plastik berbayar tahap dua secara nasional, menunjukkan kalau selama rentang waktu Juni hingga September 2016, penurunan penggunaan kantong plastik rata-rata 13,8%.

Read More...

Kantong Plastik Berbayar Belum Tepat Sasaran

Illustrasi Kantong Plastik Berbayar [dok_Asrul]

Tri Wahyuni, CNN Indonesia

Senin, 22/02/2016 15:49 WIB

Keputusan pemerintah memberlakukan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak menilainya salah sasaran.

Kebijakan kantong plastik berbayar dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi sampah, terutama plastik karena jumlahnya yang semakin banyak.

Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia Ananda Mustadjab Latif mengatakan kebijakan tersebut tidak tepat karena hanya ditujukan pada pemilik usaha ritel saja. Padahal peredaran kantong plastik terbesar justu ada di pasar tradisional.

Read More...