Sangat Penting Sosialisasi Massif Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (asrul)

Baru saja Presiden dan DPR-RI menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, sebagai  pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Perpres PBJ telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018 dan telah diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Yasonna H. Laoly. (Perpres No 16 tahun 2018 dan klik di sini) dan akan berlaku efektif bulan Juli 2018.

Read More...

"Sampah" Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Gambar Ilustrasi: Presiden Joko Widodo. Sumber:Asrul

Kepada Yang Terhormat

Presiden Republik Indonesia

Bapak Ir. Joko Widodo

------

Perihal : Pengelolaan Sampah Indonesia Tidak Fokus dan Misregulasi

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Read More...

"Masalah Sampah" Bukan Kelemahan Regulasi Tapi Kelalaian Birokrasi

Asrul Menyapu Koruptor Sampah

Makassar - Perundang-undangan sampah di Indonesia sudah sangat transparan, tepat dan up to date. Justru yang bermasalah dan lalai adalah birokrasi pelaksananya saja. Presiden Joko Widodo, tidak perlu risaukan dan perbaiki regulasi sampah, hanya diperlukan revolusi mental pelaksana yang mis-regulasi dan diduga "sangat" koruptif, itu yang perlu di restorasi. 

Read More...

Situs CSR di Indonesia

Situs  Corporate Social Responsibility  (CSR) yang termuat pada bagian ini dibagi menjadi dua, situs internasional dan situs lokal. Situs internasional merujuk langsung pada lembaga-lembaga yang bergiat pada isu-isu CSR dan atau pembangunan berkelanjutan. Sementara situs lokal mencakup situs-situs yang dikelola oleh organisasi nonpemerintah, perusahaan maupun pemerintah yang memiliki kepentingan seputar isu pengembangan masyarakat, CSR, maupun pembangunan berkelanjutan.

Read More...

Pengaturan Zona Ritel Modern Perlu Ditinjau Ulang

Pengaturan Zona Ritel Modern Perlu Ditinjau Ulang

Kementerian Perdagangan mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi ulang pengaturan zonasi lokasi ritel modern berbentuk minimarket agar tidak mengganggu pedagang pasar tradisional. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan berdasarkan aturan pedoman sudah ada perhitungan rasionnya, dimana satu minimarket minimal harus melayani jumlah penduduk tertentu.

“Izin pendirian minimarket berada di tangan pemerintah daerah. DKI Jakarta sekarang sedang melakukan evaluasi yang diprediksi selesai pekan depan,” ujarnya disela-sela Seminar Wanita Wirausaha, hari ini. Dia menambahkan Jakarta akan menjadi percontohan bagi daerah lain bagaimana evaluasi akan memperbaiki peraturan daerah yang mengatur zonasi minimarket, termasuk didalamnya tata ruang.

Read More...

Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba

Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG
WARALABA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara Waralaba serta meningkatkan kesempatan usaha nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatblads 1847 Nomor 23);
3. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934, Staatblads 1938 Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
Read More...