Perjanjian Pada Swakelola Tidak Sama Dengan Perjanjian Dengan Penyedia

Perjanjian Swakelola dan Penyedia

Cara pengadaan barang/jasa pemerintah menurut pasal 3 Perpres 54/2010 adalah Swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Diantara keduanya tentu ada perbedaan perlakuan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalamnya.

Read More...

Ada Apa Dibalik Kebijakan Kantong Plastik Berbayar ?

Simulasi Uji Coba 1 KPB oleh Green Indonesia Foundation [dok_Asrul]

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar (KPB) sangat dinilai merugikan masyarakat konsumen dan menguntungkan sepihak pengusaha ritel di seluruh Indonesia. H. Asrul Hoesein selaku pemerhati sampah di Indonesia telah mengoreksi dan memberi solusi serta meminta kepada pemerintah cq: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr. Siti Nurbaya Bakar yang diberi tembusan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menko Bidang Ekonomi, Menko Bidang Maritim serta Ketua Ombudsman RI, untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta menfollow up Kebijakan Kantong Plastik Berbayar yang mulai diberlakukan bulan Februari 2016 sampai dengan tanggal, bulan dan tahun yang tidak ditentukan secara pasti, itupun hanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3-KLHK) Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih yang menurut informasi berlaku sampai dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan tentang Kantong Plastik Berbayar atau Kantong Plastik Tidak Gratis ini. 

Read More...

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Dukung Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik

SiaranPers

Untuk disiarkan segera

  

Jakarta  (13/01). Petisi  #pay4plastic  yang  digencarkan  Gerakan  Indonesia  Diet  Kantong Plastik  (GIDKP)  sejak  tahun  2013  akhirnya  mendapat  tanggapan  positif  dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dengan dikeluarkannya surat edaran  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Pengelolaan  Sampah,  Limbah, dan  Bahan  Beracun Berbahaya nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern.

Read More...

Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Surat Edaran: Nomor: SE- 06 /PSLB3-PS/2015 Tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern

Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari 2016 yang lalu Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih mulai menerapkan atau memberlakukan surat edaran yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik.

Kebijakan kantong plastik berbayar ini pun berguna untuk menekan laju dari timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi beban pencemaran bagi lingkungan hidup. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik bahwa sudah saatnya bagi kita semua untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

Read More...

Menteri Siti: Aturan Kantong Plastik Berbayar Tetap Berlaku

Aturan Kantong Plastik Berbayar Tetap Berlaku [dok_Asrul]

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan uji coba kantong plastik berbayar di ritel modern masih terus berjalan. Oleh sebab itu, dirinya meminta pelaku ritel untuk terus menaati uji coba tersebut.

"Memang kebijakannya tidak mudah. Saya minta Direktur Jenderal diperpanjang dulu uji cobanya. Jangan pakai regulasi apa-apa dulu kecuali penjelasan teknis," ujar dia di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Read More...

17 Kota Resmi Terapkan Kantong Plastik Berbayar

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar [dok_Asrul]

MAKASSAR (6 Maret 2016) - Sebanyak 17 Walikota menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar pada usaha ritel modern saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Gedung Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/3).

Komitmen bersama tersebut ditandatangani juga oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

17 kota tersebut adalah: Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Bogor, Kendari, Makassar, Malang, Medan, Tangerang, Tangerang Selatan, Banda Aceh, Bandung, Depok, Jayapura, Pekanbaru, Semarang dan Surabaya.

Read More...

Dialog Kantong Plastik: Gratis vs Berbayar

Oleh : Nadia Mulya*

Masa uji coba kebijakan “Kantong Plastik Tidak Gratis” (surat edaran nomor S. 1230/PSLB3-PS/2016) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diterapkan oleh 22 kota dan 1 provinsi, telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2016, semenjak pertama diluncurkan pada tanggal 21 Februari 2016.

Read More...

Pasca Surat Edaran Aprindo, Konsumsi Kantong Plastik Melonjak Drastis

Foto: Keng Sumampaow/Flickr.com

Jakarta (Greeners) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, pasca Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengeluarkan surat edaran yang berisi penghentian penerapan plastik berbayar, penggunaan kantong plastik di ritel modern kembali melonjak tinggi.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R. Sudirman saat ditemui Greeners usai menghadiri jumpa pers Hello Nature 2016 mengatakan, berdasarkan data KLHK, pasca evaluasi program pengurangan sampah plastik melalui mekanisme plastik berbayar tahap dua secara nasional, menunjukkan kalau selama rentang waktu Juni hingga September 2016, penurunan penggunaan kantong plastik rata-rata 13,8%.

Read More...

Kantong Plastik Berbayar Belum Tepat Sasaran

Illustrasi Kantong Plastik Berbayar [dok_Asrul]

Tri Wahyuni, CNN Indonesia

Senin, 22/02/2016 15:49 WIB

Keputusan pemerintah memberlakukan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak menilainya salah sasaran.

Kebijakan kantong plastik berbayar dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi sampah, terutama plastik karena jumlahnya yang semakin banyak.

Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia Ananda Mustadjab Latif mengatakan kebijakan tersebut tidak tepat karena hanya ditujukan pada pemilik usaha ritel saja. Padahal peredaran kantong plastik terbesar justu ada di pasar tradisional.

Read More...

Wagub Djarot Usul Pabrik Kantong Plastik Ditutup

Illustrasi Kantong Plastik Berbayar [dok_Asrul]

Elisa Valenta, CNN Indonesia

Minggu, 21/02/2016 13:41 WIB

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan dilakukan penutupan pabrik yang memproduksi kantong plastik berbahan kimia tinggi. Usul ini disampaikan menyusul kesulitan yang dialami pihak pengelola sampah untuk mengurai kantong plastik tersebut.

Djarot mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk segera melakukan kajian terhadap produksi kantong plastik berbahan kimia yang beredar di Jakarta.

Read More...

YLKI Nilai Kebijakan Plastik Berbayar Rasional

Illustrasi Kantong Plastik Belanja [dok_Asrul]

Antara, CNN Indonesia

Senin, 22/02/2016 08:10 WIB

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan kebijakan plastik berbayar pada sektor ritel modern per 21 Februari 2016 merupakan hal yang rasional.

"Kebijakan itu mengamanatkan konsumen saat berbelanja di retailer modern akan dikenakan minimal Rp200 per bungkus plastik, hal itu bisa dipahami dan merupakan hal yang rasional," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/2).

Read More...

KLHK Tidak Akan Mencabut Surat Edaran Uji Coba Kantong Plastik Berbayar

KLHK Tidak Akan Mencabut Surat Edaran Uji Coba Kantong Plastik Berbayar

Jakarta (Greeners) – Pemerintah mengaku tidak akan mencabut atau bahkan memberhentikan Surat Edaran SE.6/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 yang menjadi dasar uji coba kantong plastik berbayar skala nasional sampai terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) yang menjadi dasar hukum pasti.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R Sudirman mengatakan apabila memang terjadi intimidasi terhadap peritel yang bersedia melanjutkan uji coba di lapangan, maka pemerintah, katanya, akan langsung turun ke lapangan apabila memang kedapatan adanya perlakuan intimidasi kepada para peritel.

Read More...

STOP Kantong Plastik Berbayar, Dukung Uji Materil ke Mahkamah Agung RI.

Petisi: Uji Materi Kantong Plastik Berbayar [dok_Asrul]

Permohonan Uji Materil Peraturan Tentang KANTONG PLASTIK BERBAYAR kepada Ketua Mahkamah Agung RI

Kantong plastik selama ini jadi momok pencemaran lingkungan di Indonesia. Berdasarkan data dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyebutkan bahwa plastik dari 100 toko Aprindo (Assosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) dalam waktu satu tahun saja mencapai 10.950.000 (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu) lembar sampah kantong plastik. Sedangkan total sampah di Indonesia akan mencapai 68.000.000 (enam puluh delapan juta) ton pada tahun 2019, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9.520.000 (Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu) ton atau sekitar 14 % dari total sampah yang ada. Berdasarkan data JAMBECK (2015) Indonesia berada diperingkat dua dunia setelah Cina sebagai Negara penghasil sampah plastik kelaut yang mencapai sebesar 187.200.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu) ton. 

Read More...

Soal Plastik Berbayar, KLHK Sebut Aprindo Nakal

Soal Plastik Berbayar, KLHK Sebut Aprindo Nakal [dok_Asrul]

Jakarta, Jum'at, 30 September 2016,

KEPUTUSAN Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menghentikan uji coba kantong plastik berbayar mulai Sabtu (1/10) di seluruh jaringan ritel modern yang tergabung dalam Aprindo tidak bisa diterima Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Alasan penghentian yang tiba-tiba dan menjelang hari libur disebut menyulitkan Kementerian LHK untuk berkoordinasi.

"Birin saja, kita sedang cari cara bagaimana untuk atasi ini. Kalau saja dia umumkan pas hari kerja, kita bisa langsung hajar," ucap Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R Sudirman saat Jumat (30/9).

Read More...

Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Sampah plastik yang berakhir di laut dan negara asalnya via wsj.com

Raymon Yohanes

Staf Nyoozee | Humor receh seleraku

Hal-hal gratis yang diberikan alam seperti seperti oksigen dan sinar matahari merupakan gratisan terbaik yang bisa manusia peroleh. Di sisi lain, ada juga barang gratis yang semakin lama justru membuat kehidupan manusia semakin buruk. Kalau tidak hari ini, mungkin dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan. Misalnya seperti kantong plastik.

Keberadaan kantong plastik memang sangat memudahkan kita membawa barang belanjaan. Andai tidak ada kantong plastik, pasti kita harus berakrobat membawa sekian banyak barang. Padahal kemampuan tangan dan tubuh manusia mengangkut barang kan terbatas.

Read More...

Presiden Instruksikan Lelang Proyek Pemerintah Dimulai Januari 2017

Pembangunan Infrastruktur Jalan Jakarta (Antara_Asrul)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara untuk memastikan proses lelang proyek-proyek pemerintah dilakukan lebih awal sehingga dapat dimulai pada Januari 2017.

"Saya juga minta kepada para menteri dan kepala lembaga agar mengawasi area yang rawan serta membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12).
Dia mengatakan, pengawasan ketat wajib dilakukan mulai dari tahap ‎perencanaan, penganggaran sampai implementasi proyek pembangunan.

Read More...

Antara Program Kantong Plastik Berbayar dan Pengenaan Cukai Kemasan Plastik

Surat Edaran Dirjen PSLB3 KLHK Tentang KPB [dok_Asrul]

Oleh Akhmad Solikin, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*

Mulai 21 Februari 2016 konsumen tidak bisa lagi mendapatkan kantong plastik secara gratis ketika berbelanja di retail modern. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO), maka program kantong plastik berbayar pun diberlakukan, dimana konsumen diharuskan membayar harga minimal Rp200 untuk memperoleh kantong plastik (atau kantong kresek) ketika berbelanja di gerai ritel moderen.

Program tersebut bertujuan untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik, sesuai dengan  Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU tersebut, pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Program kantong plastik berbayar termasuk dalam kategori pengurangan sampah.  Program tersebut juga menandai kampanye gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 oleh KLHK.

Read More...

Masih Bayar Kantong Plastik di Giant Pasaraya Manggarai

Masih Bayar Kantong Plastik di Giant Pasaraya Manggarai [dok_Asrul]

Selamat pagi dan salam cinta damai,

Seperti yang saya ketahui mulai 1 Oktober 2016 Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menghentikan program kantong plastik berbayar yang dijalankan toko ritel modern di seluruh Indonesia. Hal itu saya rasakan nyata setiap kali saya belanja di mini market seperti di Indomaret, Alfamidi, Alfamart dan Carefour yang sudah tidak memberlakukan lagi kantong plastik berbayar.
Namun saya mengalami kejanggalan saat belanja di Supermarket Giant di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, tepatnya saya belanja saat pulang kerja sekitar pukul 17.30 hari Selasa , 1 November 2016. Saat di kasir saya ditanya “mau pakai kantongan plastik ?” tentu saja saya jawab iya karena mana mungkin saya bawa belanjaan sebanyak itu tanpa kantong plastik. Namun saat sesampainya saya dirumah saya coba cek kembali belanjaan saya sesuai dengan yang ada di struk dimana saya temukan struk terdapat nominal Rp 200,- untuk 1 kantong plastik.

Read More...

Bayar Kantong Plastik di Carrefour Harus Cash dan Tidak Tercantum di Struk Belanja

Kantong Plastik Berbayar Menuai Protes [dok_Asrul]

Yth. Media Konsumen,

Saya mau tanya sedikit tentang regulasi kantong plastik berbayar. Kemarin saya belanja di Carrefour Season City, Jakarta Barat dan ditagihkan kantong plastik yang HARUS dibayar cash. Tidak bisa dimasukkan sekalian ke dalam tagihan kartu kredit saya. Lalu tagihan cash kantong plastik ini juga tidak tercetak di struk belanja.

Yang jadi pertanyaan, apakah tagihan kantong plastik ini murni bisa dipertanggungjawabkan? Apakah tidak akan dikorupsi oleh oknum-oknum? Apalagi tidak tercetak jumlah kantong plastk yang terpakai dan nominal jumlah uangnya.

Read More...

Kantong Plastik Berbayar Digratiskan Mulai 1 Oktober 2016

Kantong Plastik Berbayar Menuai Protes [dok_Asrul]

Jakarta (5 Oktober 2016) Mulai 1 Oktober 2016 Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menghentikan program kantong plastik berbayar yang dijalankan toko ritel modern di seluruh Indonesia. Aprindo menggratiskan kantong plastik sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah yang berkekuatan hukum.

Dalam keterangan pers tertulis yang dirilis Aprindo, Jumat (30/9/2016) langkah tersebut diambil menyusul adanya pro-kontra yang terjadi di berbagai daerah.

Read More...