 |
| Presiden RI, Joko Widodo_dok.Asrul |
RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat paripurna, Jumat malam, 13 Februari 2015. Rapat itu berlangsung mulus, bahkan nyaris luput dari perhatian publik. Padahal sebelumnya banyak pihak memperkirakan DPR akan menghambat pengesahan APBN-P.
Setelah selama beberapa waktu disuguhi rebutan kursi pimpinan DPR dan konflik internal parpol, publik disodori kontroversi calon Kapolri yang berbuntut krisis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Popularitas Presiden Joko Widodo melorot drastis bahkan muncul wacana pelengseran. Gonjang-ganjing politik itu seolah menutupi sesuatu yang tak kalah besar, penentuan APBN-P.
Sekadar diingat, Jokowi punya banyak janji. Dia butuh banyak dana untuk merealisasikannya. Salah satu janjinya adalah menggerakkan perekonomian yang berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Tentu ia berharap punya anggaran yang sesuai dengan visi-misinya. Bukan lungsuran anggaran tahun lalu.
Alhasil, lolosnya RAPBN-P 2015 adalah kunci bagi Jokowi untuk menggerakkan pemerintahannya selaras dengan Nawacita. Jika tidak, maka dia akan makin terhimpit. Sebelumnya, Jokowi sudah coba bergerak di ruang sempit melalui kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak.
Tepat di akhir pekan ketika media massa tak berada di titik pantau optimalnya. RAPBN-P 2015 disahkan. Tidak banyak media yang menyorot bagaimana mulusnya pengesahan itu. Luput pula dari amatan bahwa anggaran belanja pemerintahan Jokowi telah memecahkan rekor di beberapa sektor penting.
Pecah Rekor
Sejumlah poin penting terkait APBN-P 2015 yang telah disahkan itu. Bukan sekadar deretan angka, nilai rupiah yang tercatat itu menggambarkan cara belanja pemerintahan Jokowi selama setahun ke depan. Berikut ini adalah ilustrasinya;
Best regards,
Owner TrashGoogleBlogs
Print this page
0 komentar :
Posting Komentar